Padahal, legitimasi seorang pemimpin di era digital tidak hanya bergantung pada apa yang ia katakan, tetapi juga pada bagaimana ia mendengarkan.

Menutup Jarak antara Pemimpin dan Publik

Era media sosial menuntut pemimpin untuk tidak hanya tampil, tetapi juga hadir secara bermakna. Kehadiran ini tidak cukup ditunjukkan lewat dokumentasi kegiatan atau pidato formal, tetapi melalui interaksi yang membangun relasi timbal balik dengan masyarakat.

Dalam hal ini, Gubernur Jawa Barat menunjukkan bahwa komunikasi yang melibatkan publik secara aktif mampu memperkuat efektivitas kebijakan sekaligus memperkuat ikatan sosial.

Sebaliknya, Gubernur Sherly perlu mengevaluasi ulang strategi komunikasi digitalnya. Sudah saatnya beralih dari pola komunikasi satu arah yang membangun dinding, menuju komunikasi dua arah yang membuka jendela.

Masyarakat Maluku Utara tidak sekadar butuh pemimpin yang tampil di layar, tetapi yang juga hadir dalam percakapan harian mereka.

Dengan pendekatan framing yang lebih partisipatif, bukan tidak mungkin konten media sosial kepala daerah bisa menjadi alat penguat demokrasi lokal, bukan sekadar etalase pencitraan politik belaka. (*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Kamis, 15 Mei 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/05/kamis-15-mei-2025.html