Peristiwa ini menjadi cermin penting bahwa dalam tata kelola pemerintahan, komunikasi bukan sekadar pelengkap, tapi fondasi dari kepercayaan dan stabilitas.

Dalam teori Strategic Framing (Entman, 1993), kemampuan membingkai pesan dan menyampaikannya dengan tepat adalah kunci untuk mempertahankan legitimasi.

Kegagalan dalam komunikasi meski substansi kebijakan baik dapat menjadi senjata makan tuan di era digital yang gaduh. Di luar soal komunikasi, medan politik lokal yang ia hadapi pun tidak mudah.

Ada jejaring kekuasaan lama yang masih berpengaruh, patronase yang mengakar dalam struktur OPD, dan friksi dengan kelompok-kelompok yang tersingkir dalam kontestasi politik lalu.

Dalam situasi seperti ini, Urban Regime Theory (Stone, 1989) menunjukkan bahwa kekuatan pemimpin bukan terletak pada struktur formal saja, tapi pada kemampuannya merajut koalisi informal yang mampu menopang agenda reformasi. Tanpa itu, kekuasaan formal bisa menjadi ilusi semata.

Lebih jauh, persoalan partai besar yang tidak sepenuhnya berada di belakangnya, secara ideologis membuat posisi Sherly di parlemen bisa sedikit rapuh.

Teori Partisan Alignment (Key, 1955) menjelaskan bahwa tanpa dukungan mayoritas, seorang kepala daerah harus pandai menyusun koalisi berbasis isu agar tetap bisa menjalankan agenda strategisnya.

Baca Halaman Selanjutnya..