Meskipun reses merupakan sarana yang digunakan DPRD untuk mendengarkan keluhan, tantangan besar seperti keterbatasan akses, komunikasi yang buruk, dan ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menghambat efektivitasnya.

Desa-desa terpencil sering kali terisolasi dari pusat pemerintahan, membuat aspirasi rakyat sulit tersampaikan. Dalam hal kebijakan, DPRD telah mengusulkan berbagai solusi terkait persoalan mendesak seperti listrik, pendidikan, dan infrastruktur jalan.

Misalnya, pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan perluasan jaringan listrik ke desa-desa terpencil. Untuk pendidikan, DPRD mengusulkan pembangunan sekolah baru dan pemberian insentif kepada guru. Sementara itu, perbaikan jalan rusak juga menjadi prioritas.

Namun, hubungan yang terlalu harmonis antara eksekutif dan legislatif bisa melemahkan fungsi kontrol DPRD. Kurangnya kritik terbuka terhadap kebijakan eksekutif dan pengawasan yang tidak terlihat dengan jelas menunjukkan bahwa DPRD seringkali kurang mempertanyakan keputusan pemerintah, terutama jika ada ketergantungan politik antara kedua lembaga. (*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Senin, 5 Mei 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/05/senin-5-mei-2025.html