Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2023, terdapat 8 puskesmas di wilayah ini, namun terbatasnya waktu operasional listrik mengurangi potensi pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal.

Oleh karena itu, pemerataan akses listrik harus menjadi prioritas utama, dengan perhatian khusus pada desa-desa terpencil, agar pembangunan dapat berlangsung lebih merata.

Penyediaan listrik yang stabil tidak hanya akan mendukung kemajuan ekonomi, tetapi juga memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Pulau Taliabu.

Sesungguhnya kompleksitas ini harus benar-benar dibenahi, dimulai transparansi. Sebab rendahnya transparansi dalam pelaporan dan pengelolaan anggaran pembangunan menjadi tantangan besar.

Banyak proyek yang tidak dilengkapi laporan yang mudah diakses oleh masyarakat maupun anggota DPRD, sehingga menghambat pengawasan.

Selain itu, respons terhadap kritik yang disampaikan oleh masyarakat atau organisasi sipil sering lambat, dan pengawasan terhadap proyek sering kali tidak terkoordinasi dengan baik, mengakibatkan ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan.

Karena itu, DPRD sebagai wakil rakyat memiliki tugas untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, terutama di desa-desa pelosok.

Baca Halaman Selanjutnya..