Dari Isu DBH ke Tata Kelola yang Adil

Di tengah langkah maju tersebut, satu catatan penting perlu ditandai: polemik Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di masa lalu menjadi contoh nyata dari lemahnya transparansi dan akuntabilitas birokrasi.

Selama bertahun-tahun, distribusi DBH kerap menjadi sumber ketegangan, memperlihatkan betapa buruknya tata kelola fiskal di tingkat provinsi.

Sherly harus memastikan bahwa praktik-praktik semacam itu tidak lagi terulang. Tata kelola yang transparan dan adil bukan hanya soal etika pemerintahan, tetapi juga fondasi kepercayaan antara pemerintah dan rakyatnya.

Politik Harapan dan Manajemen Risiko Publik

Meski demikian, euforia publik yang besar terhadap Sherly mesti diimbangi dengan komunikasi risiko yang baik. Publik perlu diberi pemahaman bahwa transformasi butuh waktu dan keputusan sulit.

Politik harapan harus dibarengi dengan manajemen ekspektasi. Setiap langkah perlu dikawal dengan transparansi dan evaluasi berkala.

Menuju Sistem yang Melampaui Jabatan

Jika Sherly mampu menjadikan birokrasi sebagai instrumen pelayanan publik yang efisien, bukan sekadar alat kekuasaan, maka Maluku Utara bisa masuk ke fase baru kepemimpinan berbasis hasil.

Sebaliknya, jika birokrasi tidak segera dibenahi, maka semua narasi pembangunan akan tenggelam dalam lumpur kelambanan.

Baca Halaman Selanjutnya..