Politik Kehadiran dan Diplomasi Anggaran

Untuk mendukung itu, langkah Sherly melakukan kunjungan intensif ke berbagai kementerian di Jakarta patut diapresiasi.

Ia memperlihatkan kemampuan membaca realitas fiskal: bahwa tanpa kemampuan lobi anggaran dan diplomasi pembangunan, daerah seperti Maluku Utara akan terus tertinggal dalam perebutan sumber daya nasional.

Tentunya keberhasilan dalam memperoleh dana pusat harus dibarengi dengan kapasitas birokrasi lokal dalam menyerap dan mengeksekusi program. Tanpa penataan ulang birokrasi, anggaran hanya akan menjadi angka, bukan perubahan.

Birokrasi yang Belum Sembuh: Ujian Awal Pemerintahan Baru

Namun, tantangan substansial justru terletak di jantung pemerintahan: birokrasi provinsi yang pasca transisi kekuasaan terlihat stagnan dan belum tertata.

Warisan dari periode Gubernur Abdul Gani Kasuba, ditambah kevakuman arah pada masa penjabat gubernur pasca pilkada, menyisakan struktur pemerintahan yang lemah dalam koordinasi, sarat kepentingan politik dalam promosi jabatan, dan minim semangat meritokrasi.

Roling jabatan yang diisukan muncul saat ini harus dilihat bukan sekadar sebagai upaya konsolidasi politik, melainkan juga sebagai momen untuk membenahi struktur organisasi pemerintahan secara menyeluruh.

Inilah ujian awal Sherly: apakah ia mampu memindahkan orientasi birokrasi dari loyalitas personal ke loyalitas profesional? Apakah ia sanggup menata ulang sistem rekrutmen, evaluasi kinerja, serta budaya kerja di lingkungan pemerintahan?

Baca Halaman Selanjutnya..