Ternate, malutpost.com – Unsur pimpinan DPRD Kota Ternate membantah isu gejolak internal. Mereka mengaku perdebatan yang terjadi saat rapat paripurna akhir pekan lalu, merupakan bagian dari dinamika.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, Senin (21/4/2025).

“DPRD tidak ada gejolak, karena sebenarnya ini soal interpretasi masing-masing pribadi saja. Kalau kami menanggapi ini sebagai bagian dari dinamika ber-DPRD jadi wajar saja,” katanya.

Menurut politisi Golkar ini, setiap anggota berhak menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka, aspirasi hingga keluhan masyarakat. Untuk itu, mewakili unsur pimpinan, Amin bilang itu merupakan hal yang lazim terjadi.

“Ini merupakan sesuatu yang positif sebagai masukan dari rekan-rekan, bahwa apa yang selama ini dilaksanakan ternyata masih belum optimal dan maksimal bagi sebagian sehingga ini juga sebagai bentuk evaluasi bagi kami,” tuturnya.

Dia mengapresiasi anggota yang menyuarakan aspirasi rakyat dengan tegas namun santun, tidak berlebihan apalagi menggunakan kekerasan.

“Kami menganggap ini masih wajar dan tidak berlebihan karena tidak ada kata-kata kasar, kekerasan maupun bentak-bentak meja, kursi dan sebagainya. Sejauh ini masih wajar dan tertib,” terangnya.

Selanjutnya, mengenai respon pimpinan terhadap isu-isu hingga kejadian di masyarakat yang dianggap lambat, Amin menekankan DPRD mempunyai alat kelengkapan dewan (AKD). Segala sesuatu yang terjadi tidak semestinya menunggu arahan dari pimpinan. Sebaliknya, dikembalikan kepada fungsi-fungsi AKD.

“Kami pimpinan secara tugas dan tanggungjawab memang sudah pasti merespon itu namun kami cenderung memfasilitasi AKD misalnya kejadian banjir dan longsor. Maka,  berkoordinasi dengan Komisi III yang membidangi itu agar berkoordinasi dengan mitra OPD penganggungjawab,” terangnya.

Dia bilang tidak ada yang perlu dihebohkan. Sebab, gejolak yang terjadi masih dalam ranah positif dan santun.

“Prinsipnya ini bagian dari dinamika dan kami semua akan tetap menjaga citra DPRD di mata masyarakat dan konsisten dengan tugas sebagai perwakilan dari rakyat,” tutupnya.

Sebelumnya saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap rancangan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) wali kota, Kamis (17/4), tiga orang anggota DPRD; Tasman Balak, Nurlaela Syarif dan Fuad Alhadi melakukan interupsi.

Mereka mempertanyakan serta menyampaikan aspirasi warga Kecamatan Pulau Batang Dua yang luput dari pantauan langsung Pansus LKPJ wali kota 2024. (uty)