Ketika pejabat mengambil keputusan berdasarkan laporan yang telah disaring atau data yang direkayasa, kebijakan yang dihasilkan tidak akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Misalnya, dalam kebijakan kesehatan, data yang dilebih-lebihkan mengenai tingkat keberhasilan program tertentu dapat menyebabkan alokasi anggaran yang tidak tepat, sehingga program yang sebenarnya membutuhkan intervensi tambahan malah diabaikan.

Selain itu, fenomena ini juga memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat berulang kali melihat pejabat mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebijakan yang gagal memberikan solusi nyata, rasa skeptisisme terhadap institusi pemerintahan semakin meningkat.

Hal ini dapat berujung pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya menghambat pembangunan demokrasi yang sehat.

Implikasi lainnya adalah memburuknya moralitas birokrasi. Ketika kebiasaan menyampaikan laporan yang tidak jujur menjadi norma, pegawai yang ingin bertindak jujur justru menghadapi tekanan untuk mengikuti pola yang sama.

Ini menciptakan lingkaran setan di mana kejujuran dan profesionalisme tidak dihargai, sementara kepatuhan terhadap kebohongan sistemik justru dianggap sebagai strategi yang lebih aman untuk menjaga posisi dan karier dalam birokrasi.

Mengubah Paradigma: Menuju Birokrasi yang Transparan dan Bertanggung Jawab

Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan reformasi mendalam dalam budaya birokrasi dan sistem politik di Indonesia. Salah satu langkah utama yang harus dilakukan adalah membangun sistem akuntabilitas yang kuat.

Baca Halaman Selanjutnya..