Oleh: Werdha Candratrilaksita, S.E,. M.A.P
(Direktur Eksekutif Beyond Health Indonesia/Ketua Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Se-Indonesia 2023-2024)

Belakangan ini kita sering menyaksikan pejabat publik baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan entengnya mengeluarkan pernyataan di hadapan publik yang tidak hanya menimbulkan kontroversi.

Tetapi juga terdengar lucu karena terkesan tidak didasari dengan substansi yang jelas dan basis data yang kuat, bahkan logika berpikir yang menggelitik.

Fenomena ini populer dikenal dengan perilaku pejabat “Yang Penting Ngomong” bukan “Ngomong yang penting”. Hal ini mencerminkan budaya komunikasi pejabat yang lebih mengutamakan pencitraan daripada substansi seolah-olah yang terpenting bukanlah kebenaran atau solusi yang ditawarkan.

Melainkan bagaimana pernyataan mereka dapat menarik perhatian publik. Akibatnya, banyak kebijakan yang diambil tanpa kajian mendalam, sekadar memenuhi ekspektasi politik atau kepentingan sesaat.

Jika dibiarkan, pola semacam ini tidak hanya merusak kredibilitas pemerintah, tetapi juga berpotensi menyesatkan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang jauh dari kebutuhan nyata.

Fenomena ini semakin berbahaya ketika berpadu dengan budaya kebijakan “Asal Bapak Senang” (ABS), di mana keputusan yang diambil lebih bertujuan untuk menyenangkan atasan atau elite politik daripada benar-benar menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Baca Halaman Selanjutnya..