Dalam sistem birokrasi yang feodal dan hierarkis, laporan-laporan sering dimanipulasi agar tampak sesuai harapan, sementara realitas di lapangan diabaikan.

Kebijakan yang lahir dari pola ABS cenderung tidak berbasis data dan riset, melainkan disusun untuk mempertahankan loyalitas dan kenyamanan di lingkaran kekuasaan.

Ketika pejabat yang gemar asal bicara bertemu dengan birokrasi yang menerapkan kebijakan ABS, hasilnya adalah tata kelola pemerintahan yang lemah, jauh dari prinsip good governance.

Masyarakat disuguhi narasi yang optimistis di media, sementara di dunia nyata, permasalahan fundamental seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan tidak mendapatkan solusi yang komprehensif.

Jika budaya ini terus dipertahankan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin terkikis, dan kebijakan yang dihasilkan hanya menjadi dokumen indah tanpa dampak nyata bagi rakyat.

Dinamika Sosial dan Politik yang Memperburuk Fenomena Ini

Fenomena ini tidak terjadi dalam ruang hampa, melainkan didorong oleh sejumlah faktor struktural dan budaya dalam birokrasi serta politik Indonesia.

Salah satu faktor utamanya adalah budaya feodalisme yang masih melekat kuat dalam tata kelola pemerintahan. Dalam sistem yang hierarkis, kritik sering kali dianggap sebagai bentuk pembangkangan, bukan sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki kebijakan.

Baca Halaman Selanjutnya..