Secara sederhana buku ini memberikan penjelasan tentang konsep ekonomi biru dalam praktik global diwarnai kerancuan konseptual dan paradoks implementasi.

Meski secara teoretis dirumuskan sebagai model pembangunan yang inovatif, realitasnya konsep ini kerap disamaratakan dengan ekonomi maritim konvensional padahal Gunter Pauli, pencetus awal ekonomi biru, menekankan prinsip zero waste dan simbiosis industri yang jauh lebih radikal.

Ketidakjelasan batasan definisi ini dimanfaatkan oleh lembaga internasional dan negara-negara pengadopsi untuk melakukan reinterpretasi sepihak, mengubah ekonomi biru menjadi "wadah kosong" yang diisi sesuai agenda politik-ekonomi masing-masing.

Oleh karena itu Maluku Utara bukan sekadar mimpi, tetapi sebuah kebutuhan mendesak yang harus segera diwujudkan.

Pemerintah tidak boleh terus-menerus mengabaikan sektor maritim demi kepentingan industri tambang semata. Diperlukan kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan ekosistem laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Oleh karena itu, kami dari HMI BADKO Maluku Utara menuntut pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap dampak lingkungan industri tambang, mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan sektor maritim, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut.

Jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, maka Maluku Utara hanya akan menjadi saksi bagaimana potensi maritimnya yang kaya terus terkikis oleh ambisi industrialisasi yang tidak berkelanjutan. (*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Rabu, 19 Maret 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/03/rabu-19-maret-2025.html