Sofifi, malutpost.com -- Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kerja atau (PPPK) Maluku Utara lulusan tahun 2024 melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Gubernur Maluku Utara, Selasa (18/3/2025).

Mereka menuntut agar jadwal pengangkatan tetap disesuaikan dengan jadwal sebelumnya, yakni pada Maret 2025, tahun ini. Bukan sebagaimana kebijakan pemerintah pusat yang menunda hingga 2026.

Pantauan malutpost.com, ratusan masa aksi ini ingin bertemu Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda untuk menyampaikan tuntutan, namun gubernur tidak berada di kantor.

Pendemo juga menuliskan kalimat-kalimat protes di selebaran kertas yang bertuliskan 'Kami butuh kepastian bukan janji' dan ubur-ubur ikan lele, jangan tunda SK kami lee, Seve PPPK 2024'.

"Kebijakan yang di eluarkan Menpan-RB merupakan kebijakan yang tidak berprikemanusiaan dan tidak mencerminkan keadilan bagi seluruh PPPK se-indonesia," kata Koordinator Aksi, Fadli Kadir di depan kantor gubernur, Selasa (18/3/2025).

Mereka juga berharap agar aspirasi tersebut bisa ditindaklanjuti oleh Gubernur Maluku Utara agar pengangkatan PPPK tahun 2024 tidak lagi ditunda hingga tahun 2026.

Fadli menegaskan, gubernur Maluku Utara harus segera melantik CASN dan PPPK lulusan tahun 2024  sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.

"Meminta kepada gubernur Provinsi Maluku Utara mengevaluasi kinerja BKD karena di anggap lambat dalam pengusulan NIP para peserta PPPK TA 2024. Dan mendesak DPRD Provinsi Maluku Utara untuk segera berkordinasi dengan DPR RI terkait tuntutan kami yakni penolakan TMT serentak," ungkap dia saat menyampaikan tuntutan. (nar)