Sofifi, malutpost.com -- Selain sekolah negeri yang digratiskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara juga berencana menggratiskan sekolah swasta.

Persiapan program pendidikan gratis untuk tahap satu dalam 100 hari kerja Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe ini, langsung ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Maluku Utara.

"Sebagaimana kita dengar bersama saat pidato gubernur kemarin. Setelah pidato di DPRD itu kami sudah diberi petunjuk untuk segera menindaklanjuti hal tersebut," kata Plt Kadikbud Maluku Utara, Abubakar Abdullah, Sabtu (8/3/2025).

Abubakar bilang, bahwa dalam beberapa hari terakhir Dikbud sudah konsolidasikan dengan baik untuk persiapan implementasi program terkait kewajiban pembebasan biaya komite sekolah.

Terkait dana komite yang ada mantan Pj Sekprov Malut ini mengatakan, apakah nanti ditiadakan sama sekali sehingga guru-guru langsung mengelola dana BOS ataukah komite di takeover oleh pemerintah daerah.

"Rasanya dalam arahan Ibu gubernur dana komite yang selama ini di tarik di masyarakat akan di takeover oleh pemerintah daerah," ujar Abubakar.

Abubakar menyampaikan, Dikbud Malut telah menyiapkan data jumlah siswa secara keseluruhan, baik itu SMA, SMK dan SLB negeri. Berdasarkan data yang dikantongi Dikbud, jumlah siswa sebanyak 63 ribu siswa yang ada di sekolah negeri di Maluku Utara. Sehingga, kata dia jika semua itu diakomodasi secara keseluruhan maka jumlah dana yang harus disiapkan cukup tinggi.

Untuk itu Abubakar mengatakan, bahwa gubernur menyampaikan untuk tahun ini di tahap pertama pelaksanaan difokuskan untuk sekolah negeri.

"Sementara untuk sekolah swasta akan di lakukan pada tahun depan. Jadi problem nya bukan cuma fiskal, tapi juga ada hal yang harus kita terima yaitu soal input data sekolah-sekolah swasta itu. Karena sekolah swasta ada beberapa sekolah yang status sekolah nya sudah masuk pada kategori yang cukup baik dalam pengelolaan. Sehingga penetapan dana komite itu cukup besar," jelas Abubakar.

Ia bilang, kalau misalnya mau seragamkan berkaitan dengan besaran komite antara sekolah negeri dan swasta dalam satu frekuensi nilai yang sama, maka Dikbud Malut melakukan konfirmasi dan diskusi dengan pihak swasta.

"Sehingga saat diputuskan tidak mempengaruhi proses belajar mengajar. Jadi tahap pertama kita masih fokus sekolah negeri," tandas Abubakar.

"Sekolah negeri sesuai data yang kami pegang mulai dari SMA, SMK dan SLB jumlah siswa 45.838 siswa itu yang ditahap pertama kita kaver melalui dana APBD,: sambung Kadikbud.

Abubakar menegaskan, bahwa sesuai arahan Gubernur Sherly bahwa sekolah swasta bukan berarti tidak di akomodasi atau bahkan disampingkan tetapi pemerintah menyiapkan untuk tahun 2026 mendatang.

"Untuk negeri sekarang ini kita masuk pada mekanisme efisiensi anggaran, jadi kami di Dikbud juga melakukan efisiensi belanja-belanja tertentu yang belum urgen diefisiensikan ke kebutuhan sekolah gratis ini," katanya.

Jika anggraan tersebut di Dikbud juga tidak mencukupi, Abubakar mengatakan ia telah mengajukan permohonan ke gubernur untuk mendapatkan dana tambahan dari efisiensi, sehingga bisa memenuhi kebutuhan bagi sekolah negeri.

"Kita masih dalam proses hitung," sebut Abubakar.

Abubakar menegaskan, besaran dana komite akan di cocokan dengan dana BOS. Misalnya jika sudah ada pembiayaan di BOS maka di komite akan di kurangi.

"Seperti dana komite sekolah di Kota Ternate yang dana komite kurang lebih 100 sampai 250 per siswa. Ini yang kita akan cocokan. Setelah itu kita hitung tabulasi kemudian kita laporkan ke pimpinan pasti akan di cocokan dengan fiskal, jika cukup. Maka akan diakomodir apa yang diusulkan," pungkasnya. (nar)