Ternate, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Djoanda diminta selektif dalam menentukan pejabat di pemerintahannya.

Sherly juga diminta tidak lagi menggunakan pejabat lama yang tersandera atau terlibat dalam jual beli jabatan di masa pemerintahan sebelumnya.

“Orang-orang lama banyak tersandera dengan kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),” kata Direktur Pengajian Islam (Pangaji) Ternate, Abdurahman Salam, Jumat (7/3/2024).

Menurut dia, Sherly dan wakilnya Sarbin Sehe harus bisa melepaskan diri dari pejabat lama yang sudah puluhan tahun menjabat, namun tidak memberikan perubahan terhadap Maluku Utara dalam 10 tahun terakhir.

"Harusnya pemimpin baru ini lebih selektif, tidak harus lagi memakai nama-nama kepala OPD yang kemarin karena telah diperiksa KPK dengan kasus suap. Dan para pejabat yang telah terlibat kasus suap eks Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba harusnya punya budaya malu,” tegas Abdurahman.

Dia menegaskan, Maluku Utara harus dipimpin oleh orang-orang yang berintegritas dalam praktik pemerintahan. Apalagi, lanjut dia, buruknya kondisi pemerintahan sebelumnya akibat ulah dari perilaku pejabat yang korup dan tidak memiliki kemampuan manajerial.

"Tidak boleh ikut gaya lama, yang cenderung manipulatif dan korupsi. Gaya lama menjadi kepala OPD di Provinsi Maluku Utara itu tolak ukurnya karena kedekatan, lobi-lobi bahkan suap,”jelas dia.

Karena itu, lanjut Abdurahman, Sherly harus menempatkan pejabat yang sesuai kompetensi melalui seleksi jabatan.

"Gubernur harus memilih bawahan yang seirama dan memiliki kompetensi, bukan dari hasil korporasi kolusi serta suap menyuap. Gubernur tentu tahu, bahwa negeri ini tidak ada kemajuan karena pejabat hanya memikirkan diri sendiri serta kelompoknya,”sambungnya. (ikh)