Membangun proses bisnis perencanaan kas yang terkoneksi dengan perencanaan anggaran. Menetapkan saldo besi kas normal untuk mencukupi belanja bulanan, serta menyusun proyeksi penerimaan kas dan proyeksi kebutuhan atau pengeluaran kas harian, mingguan, maupun bulanan,

Kebijakan optimalisasi kas diterapkan dalam hal surplus anggaran yang berpotensi menjadi SILPA, serta merencanakan optimalisasi dan penempatan kas pada instrumen investasi jangka pendek atas kelebihan kas bulanan.

Kebijakan menurunkan alokasi belanja dalam hal terjadi defisit yang berpotensi menjadi SIKPA, manakala kas dan setara kas perlu dijaga kecukupan saldonya untuk memenuhi proyeksi belanja daerah bulanan.

Kebijakan menurunkan alokasi belanja dikedepankan, dengan pertimbangan Pemerintah Daerah tidak leluasa secara administrasi untuk melakukan pinjaman daerah atau surat utang daerah (obligasi).

Pemerintah Daerah di Maluku Utara direkomendasikan melakukan skema rasionalisasi APBD dengan cara:

Merasionalisasi target pendapatan daerah dengan pendekatan pengakuan dan pengukuran secara hati-hati (skeptisisme) atas potensi pendapatan daerah.

Rasionalisasi target pendapatan daerah diikuti rasionalisasi pagu alokasi belanja daerah.

Rasionalisasi dilakukan dimulai pada APBD awal, namun dapat dirasionalisasi sewaktu-waktu pada APBD-Perubahan.

Baca Halaman Selanjutnya..