Demikian juga tren saldo kas yang tidak konsisten ber-slope positif (lebih cenderung ber-slope negatif atau dalam hal ber-slope positif data fluktuatif sehingga R square rendah), dan terkonfirmasi dengan tingginya volatilitas kas; mengindikasikan perencanaan kas tidak memperhatikan kecukupan saldo kas.

Saldo kas seharusnya terus direncanakan setiap tahunnya, sehingga Pemda dapat merencanakan kebijakan optimalisasi kas sekaligus kebijakan penempatan pada instrument investasi (pengeluaran pembiayaan).

Sekurang-kurangnya, kecukupan saldo kas diperlukan untuk memenuhi tagihan belanja bulanan (sebagaimana rumusan reserve adequacy ratio).

Masalah yang terjadi dapat disimpulkan 1) likuiditas kas rendah, 2) rasio ketergantungan tertinggi, 3) rasio kemandirian rendah, 4) expenditure rigidities ratio tinggi, yang menunjukkan kekakuan penganggaran atau tidak memiliki fleksibilitas perencanaan anggaran dan kas, dan 5) reserve adequacy rendah.

Masalah tersebut mungkin disebabkan oleh perencanaan kas yang tidak dilakukan. Perencanaan kas berkaitan dengan tata kelola, mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaksanaan anggaran.

Sehingga, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai terjadinya ketekoran kas di Pemkab Pulau Taliabu, disebabkan oleh faktor mis-manajemen pengelolaan penganggaran dan pengelolaan kas.

Permasalahan tata kelola kas daerah menjadi faktor penyebab utama ketekoran kas di Pemkab Pulau Taliabu. Hal itu juga terjadi di Pemerintah Daerah yang lain di Maluku Utara termasuk Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Meskipun derajat keparahannya terjadi di Pemkab Pulau Taliabu dengan adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

Baca Halaman Selanjutnya..