Namun, bukan berarti Indonesia tidak bisa belajar dari pengalaman ini. Ada beberapa langkah yang bisa diambil: Pertama, Digitalisasi Layanan Publik: Mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat untuk menutup celah transaksi koruptif.

Kedua, Reformasi Penegakan Hukum: Memastikan bahwa aparat hukum benar-benar independen dan tidak tunduk pada kepentingan politik.

Ketiga, Pemberdayaan Masyarakat: Meningkatkan keterlibatan publik dalam pengawasan anggaran dan proyek-proyek pemerintah.

Keempat, Sanksi Berat bagi Koruptor: Tidak hanya hukuman penjara, tetapi juga penyitaan aset dan larangan seumur hidup bagi pelaku korupsi untuk berkarier di sektor publik.

Pelajaran dari Georgia membuktikan bahwa korupsi bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Dengan kepemimpinan yang berani, reformasi kelembagaan yang radikal, transparansi, serta penegakan hukum yang tegas, perubahan nyata bisa terjadi.

Indonesia harus mengambil inspirasi dari pengalaman ini jika ingin benar-benar menghapus korupsi dari sistem pemerintahan.
Perubahan memang tidak mudah, tetapi bukan berarti mustahil.

Yang dibutuhkan adalah kemauan politik yang kuat dan dukungan penuh dari masyarakat untuk menuntut tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan transparan. Jika Georgia bisa, mengapa Indonesia tidak?. (*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Kamis, 27 Februari 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/02/kamis-27-februari-2025.html