Partai atau pimpinan partai yang telah mengambil sikap sebagai oposisi, justru sangat diperlukan untuk mengkritisi atau menentang dan menolak keinginan pemerintah. Bentuk penolakan ini sah-sah saja dalam pemerintahan negara sepanjang ada alasan yang argumentatif.

Karenanya, PDIP yang melarang kadernya mengikuti retret, lebih dimaknai sebagai sikap pembangkangan. Bisa dianggap ini adalah kewenangan vs kepentingan. Di satu sisi, kegiatan retret adalah kewenangan Presiden Prabowo, di sisi lain, instruksi Megawati lebih kepada kepentingan partai (Megawati).

Lantas apakah instruksi ini sepenuhnya akan dipatuhi kader PDIP?

Di Maluku Utara sendiri, ada nama Muhammad Sinen, yang juga Ketua DPD PDIP Malut yang ikut dalam barisan peserta retret. Lantas akankah Ayah Erick -- sebutan nama lain Muhammad Sinen-- akan patuh kepada Presidennya, atau patuh kepada Ketua Umum partainya.

Yang pasti, Walikota Tidore ini dalam mengambil sikap akan menghadapi persoalan dilematis. Ikut atau tidak ikut, tetap akan masuk ke jurang pembangkangan.

Tinggal dilihat saja: membangkang pada presiden Prabowo lantaran tak ikut retret atau membangkang pada Megawati karena ikut retret (*)
Wartawan Malut Post