Dalam kepengurusan Baru KPK yang hampir berbarengan dengan kepemimpinan pemerintahan baru, tiba-tiba kasus Masiku mencuat lagi. Tidak hanya Masiku, Nama Hasto, Sekjen PDIP pun terseret kencang.

Saat nama Hasto dipanggil KPK untuk diambil keterangannya, pria berkacamata itu mengeluarkan ancaman akan membuka borok-borok rezim Jokowi.

Bahkan, dokumen Borok era Jokowi sudah diamankan ke rusia oleh Conny Bakrie, yang juga dikenal sebagai pengamat milter, dan kebetulan mengajar di sejumlah perguruan tinggi di Rusia.

Instruksi Megawati yang melarang kadernya mengikuti retret kemudian menimbulkan asumsi. Pelarangan ini bisa dianggap bentuk sikap emosional Megawati atas penahanan Hasto tanpa lahir dari pemikiran komprehensif.

Alasannya, pelarangan ini tidak bisa dimaknai sebagai sikap oposan. Justru, lebih pas dianggap sebagai sikap pembangkangan. Mengapa? Karena retret yang dilaksanakan Prabowo lebih pada "cara mendidik" kepala daerah untuk persiapan menjalankan kepemimpinan di daerahnya masing-masing.

Makanya perlu 'di-charge' dalam bentuk lain dari biasanya. Biar menyatu dengan sistem dan pola yang akan dilakukan dan dijalankan rezim Prabowo.

Tentu "resep" retret ini belum bisa dicampuri oleh pihak lain, atau oposan sekalipun. Berbeda misalnya, bila rezim Prabowo akan membuat produk baru yang bersentuhan dengan kepentingan publik/ persoalan rakyat. Misalnya, persoalan regulasi, aturan, UU atau kebijakan lain yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat.

Baca Halaman Selanjutnya..