Sedangkan kesempatan lahir dari, salah satunya abainya masyarakat (civil society) untuk mengawasi, mengkritik, dan mencegah; ketiadaan/lemahnya perangkat pengawasan; mandulnya lembaga perwakilan; serta ketiadaan/lemahnya peran media/pers.

Kebutuhan lahir salah satunya adalah tingginya biaya politik akibat lemahnya integritas (dibaca: moralitas) masyarakat. Kemudian, rendahnya keterungkapan menjadi faktor yang mendorong maraknya praktek korupsi, salah satunya disebabkan oleh lemahnya (dibaca: tidak independennya) aparat penegak hukum.

Sudah menjadi rahasia umum, biaya politik yang ditanggung oleh para pemburu rente harus dikembalikan dengan sejumlah izin usaha yang berkaitan dengan faktor produksi sumber daya alam, seperti pertambangan.

Apabila kepala daerah tidak tamak, maka tidak akan mengambil semua recehan yang tidak diambil para pemburu rente seperti PBJ, jual beli jabatan, suap dan gratifikasi (hadiah), penggunaan fasilitas negara/daerah tanpa hak, serta mal-administrasi anggaran.

Kepala daerah yang tidak tamak akan memperbaiki tata kelola pemerintahan dengan baik (good governance). Kepala daerah yang tidak tamak akan melakukan reformasi birokrasi dengan melakukan reformasi pada delapan area perubahan.

Kepala daerah yang tidak tamak akan merumuskan regulasi dan sistem yang transparan dan akuntabel, menguatkan lembaga pengawasan dan pengendalian, membangun tata kelola yang baik, meningkatkan kinerja pelayanan publik, mendisiplinkan aparatur birokrasi, meningkatkan efisiensi dan optimalisasi kinerja pemerintahan, serta memberi ruang partisipasi publik untuk mengawasi dan memberikan penilaian kinerja dan akuntabilitas.

Baca Halaman Selanjutnya..