Maluku Utara masih jauh tertinggal salah satunya adalah belum adanya infrastruktur pelabuhan perikanan yang terintegrasi agar dapat memperkuat program hilirisasi sektor perikanan guna memperkuat sistem pengawasan dan logistik bongkar muat hasil perikanan di pelabuhan terdekat sekitar kepulauan Maluku Utara.

Hal ini menyebabkan para pelaku perikanan masih melakukan alih muatan di laut  karena secara Infrastruktur industri perikanannya dominan berada di luar provinsi Maluku Utara.

Salah satu kendala juga adalah tipe pelabuhan perikanan kita hanya sebatas Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang terletak di Kota Ternate. semoga kedepan Gubernur baru dapat memperkuat hilirisasi dengan penguatan kebijakan yang mengarah pada Maluku Utara integrasi pelabuhan perikanan (Integrate Fishing Port).

Demikian halnya dengan sektor budidaya perikanan yang masih tergolong rendah di Maluku Utara jika dibandingkan dengan perikanan tangkap agar terus digalakkan.

Program ekonomi biru yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan guna mendorong peningkatan produksi perikanan budidaya dengan komuditas unggulan ekspor diantaranya udang, rumput laut dan nila.

Dana Bagi Hasil (DBH) Perikanan

Pengelolaan perikanan Maluku Utara masih belum berjalan maksimal karena regulasi nasional pun belum berpihak sepenuhnya serta infrastruktur utama dan pendukung belum memadai.

Kedepan jika penguatan kelembagaan dan jaringan yang dimiliki sherly Laos ke pemerintah pusat untuk diberikan otonomisasi khusus kelautan di Maluku Utara, maka yakinlah daerah Maluku Kie Raha ini akan maju pesat dan dapat bersaing dengan daerah lainnya di Indonesia.

Baca Halaman Selanjutnya..