Dengan demikian Maluku Utara secara kasat mata sektor ini menjadi primadona di Indonesia hanya saja kondisi sumberdaya alam yang ada tidak ditopang dengan kinerja yang profesional dan tidak berbasis outcome.

Hilirisasi Sektor Perikanan

Gagasan, pemikiran politik dan strategis Gubernur terpilih yang disampaikan dalam salah satu misi terkait dengan mewujudkan kemandirian ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan produktifitas sektor unggulan yang bernilai tambah dalam penguatan hilirisasi sumberdaya alam (SDA) yang salah satunya sektor perikanan.

Industrilisasi dan hilirisasi di sektor perikanan patut diberikan apresiasi jika ini bisa segera ditindaklanjuti secara operasional. Dalam konteks pengelolaan perikanan yang berkelanjutan antara hulu dan hilir memang tak dapat dispisahkan, kalau di sektor hulu berkaitan dengan potensi sumberdaya ikan, Maluku Utara sudah tidak diragukan lagi, dengan adanya 3 WPP potensial.

Namun di sektor hulu juga kita masih terkendala dengan infrastruktur dan armadanisasi perikanan yang belum memadai, masih didominasi oleh nelayan skala kecil yang hampir 95 persen.

Industrilisasi perikanan pada sektor perikanan tangkap. ini terlihat dengan banyaknya kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan disana namun belum memberikan dampak positif bagi Maluku Utara dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan transhipment atau alih muat ikan di tengah laut membuat ikan tidak lagi didaratkan di pelabuhan sekitar provinsi Maluku Utara, yang berdampak pada kekurangan bahan baku di sektor hilir maupun pendapatan daerah.

Kelemahan kita hingga saat ini adalah pada hilirisasi perikanan belum berjalan dengan baik karena semua industrilisasi perikanan seperti pabrik pengolahan  ikan kaleng dan lainnya berada di luar Maluku Utara, kita hanya mengirim bahan mentah bukan bahan jadi. Jalur logstik perikanan kita juga masih terpusat di bagian barat Indonesia.

Baca Halaman Selanjutnya..