Bobong, malutpost.com-- Puluhan petugas kebersihan Kota Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara mendatangi gedung DPRD, Kamis (13/2/2025).

Puluhan petugas kebersihan ini terdiri dari penyapu jalan, pengangkut sampah dan pemangkas rumput. Kedangan mereka ini untuk mengadu ke komisi III DPRD terkait pemotongan gaji secara sepihak oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH), La Wani sebesar Rp300 per orang.

Perwakilan petugas kebersihan, Sanju La Olu mengatakan jika gaji para petugas kebersihan dipotong sebesar Rp300.000 dari gaji pokok oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pulau Taliabu. Kata Sanju, pemotongan itu diketahui pada saat rapat bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup sehingga diberitahu kalau ada pemotongan gaji petugas kebersihan.
"Saat rapat pak Kadis tidak mampu memberikan alasan yang jelas terkait pemotongan gaji tersebut karena itu kita hadir di DPRD untuk mengadukan persoalan pemotongan gaji tersebut,” keluhnya

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi III, Budiman L. Mayabubun, memastikan keluhan yang disampaikan oleh pahlawan kebersihan di Kota Bobong ini akan ditindak lanjuti dengan memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup
"Hari ini juga kita akan panggil Kepala DLH untuk RDP agar mendengar langsung alasan pemotongan gaji petugas kebersihan" ungkapnya

Politisi PDIP ini menegaskan, pemotongan gaji tersebut tidak bisa dilakukan oleh DLH dengan alasan efisiensi anggaran. Sebab, menurut dia, Evesiensi anggaran belum bisa terapakan sekarang.
"Hari ini kita akan panggil Kadis DLH untuk mendengarkan secara langsung alasan pemotongan tersebut. Sebab, efisiensi anggaran belum bisa diterapkan saat ini,” tandasnya.

Terpisah, Kadis LH, La Wani dikonfirmasi membenarkan hal itu. Menurut dia, pemangkasan tersebut dilakukan kasubag perencanaan, Akmal tanpa berkoordinasi dengan pimpinan sehingga dia tidak mengatahui hal ini. Kata dia, hal ini berhubungan dengan efisiensi anggaran sehingga pagu anggaran menurun.
"Pemangkasan ini dilakukan oleh Subag perencanaan tanpa berkoordinasi dengan saya. Kalau dia kordinasikan sejak awal maka saya cari solusi lain seperti hapus kegiatan lain sehingga gaji ini tidak diganggu," akunya.

Meski begitu, dia beranji akan memanggil stafnya untuk kembali membahas hal ini. Agar kedepan gaji petugas ini tidak lagi terganggu. Dia mengaku, ini dampak dari kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran.
"Ini sebenarnya hanya miskomunikasi dengan pak Akmal di perencanaan," ungkapnya. (nox)