Bagi penulis, mewakili “Moral Struggle” Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) berpendapat, gagasan pemberian IUP kepada Perguruan Tinggi adalah bentuk kesesatan pikir paling dangkal kebijakan negara dimasa Prabowo-Gibran.

Universitas harus tetap menjadi menara gading laboratorium peradaban dan perjuangan moral bangsa ini. Jangan mencampuri ruang kekebasan berfikir kritis kampus terhadap kebijakan negara.

Analisa saya, dibalik pemberian izin usaha pertambangan untuk kampus ialah skenario buruk yang sistematis, terukur dan terorganisir negara untuk membungkam nalar kritis universitas diindonesia. Dimana suara lantang kademisi kita?

Kampus telah Menjadi Lembaga Politis. Masih Waraskah Akademisi Kita?

Kampus sebagai kepanjangan tangan negara dalam urusan produksi pengetahuan dan SDM yang menunjang pembangunan. Perbedaan pendapat, apalagi penolakan, dianggap melawan.

Risikonya, berimplikasi pada ancaman pemecatan rektor, dekan dan dosen bahkan sampai pengurangan jatah anggaran PTN yang bersumber dari APBN. Meminjam ungkapan Antonio Gramsci, di era Orde Baru, kampus adalah “ideological state apparatus”, yang harus tunduk kepada kemauan pemerintah melalui kementerian pendidikan.

Kampus seperti lembaga politik, organisasi politik, alat mobilitas politik bagi para dosen atau sebaliknya. Suara lantang yang menyinari menara gading universitas kita telah dibungkam menjadi menaranya para elit politik bangsa ini.

Baca Halaman Selanjutnya..