Kerusakan fasilitas pendukung dan ancaman abrasi di pulau wisata dibiarkan, menjadi tontonan para pengambil kebijakan. Padahal, daerah ini masuk dalam program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) atau 10 Bali Baru yang dicanangkan Pemerintah Pusat pada 2017 silam.

Ketidak-seriusannya Pemkab Pulau Morotai dalam mengelola dan memanfaatkan destinasi wisata yang telah dibangun dengan menelan anggaran miliaran rupiah ini, berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), di sektor wisata.

Setiap tahun target yang ditetapkan tak bisa capai, bahkan realisasinya cenderung menurun. Tahun 2023 lalu, target PAD Dinas Pariwisata senilai Rp532 juta, hingga akhir tahun yang didapat hanya pada angka 3,41 persen atau Rp18,146 juta.

Tahun 2024 target PAD diturunkan jauh dari tahun sebelumnya, bahkan targetnya diturunkan sebesar Rp100 juta, namun realisasinya pun masih sangat jauh dari harapan, yaitu hanya Rp17,95 juta atau hanya 4,16 persen.

Lemahnya pengelolaan destinasi wisata oleh Pemda ini, membuat destinasi yang harusnya menjadi penyumbang PAD justru terbalik menjadi beban daerah. “Berulang kali sudah kami sampaikan soal kondisi wisata yang begitu memprihatinkan tapi selalu saja diabaikan,” tuturnya.

Warga menilai, Pemda terkesan hanya berorientasi proyek membangun tapi tak mau memelihara sehingga manfaatnya tidak terasa oleh masyarakat.

Sebagai orang yang sering mendampingi wisatawan yang berkunjung di Tabailenge, Kama, begitu dia disapa mengaku, Pulau ini banyak mendapat pujian dari para tamu yang terpesona dengan keindahannya, namun tak sedikit juga yang menyayangkan kondisi pulaunya.

Baca Halaman Selanjutnya..