Namun dalam pelaksanaannya, Pihak perusahaan belum mencapai kesepakatan dengan masyarakat terkait dengan biaya ganti rugi lahan yang tidak membebani masyarakat. Ketiga, belum ada sosialisasi masterplan terkait mitigasi bencana jika terjadi bencana akibat aktivitas pertambangan.

Master Plan mitigasi bencana terintegrasi sebagai bagian manajemen penanggulangan bencana berbasis Local Resources Empowerment diantaranya mengidentifikasi potensi bencana, menganalisa resiko yang ditimbulkan, menyediakan infrastruktur dan teknologi yang bisa mencegah adanya korban dari bencana tersebut (infobimteknasional.com).

Mitigasi ini penting dilakukan untuk memastikan keamanan masyarakat yang beraktivitas disepanjang pesisir dan hutan wilayah desa bobo karena secara geografis, desa bobo terdapat sangat banyak aliran sungai yang sangat rentan dengan banjir saat hujan tiba.

Kerancuan Penyusunan RI PPM

Kepmen ESDM No. 1824 K/30/MEM/2018 tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat” memang menjadi kewajiban Perusahaan untuk melihat potensi desa serta pemberdayaan bagi masyarakat desa.

Dengan kajian pemetaan sosial untuk meninjau delapan program utama masyarakat yaitu sektor Pendidikan, Kesehatan, pendapatan rill, kemandirian ekonomi, sosial budaya, kelembagaan komunitas serta infrastruktur (Socialinvestment.id_2019).

Proses ini yang dirasa rancu dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat secara totalitas. Kegiatan konsultasi publik nampaknya tidak berjalan maksimal secara terbuka dan formal melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa bobo.

Alih-alih kegiatan ini dijalankan, malah menuai protes keras dari masyarakat karena terkesan formalitas untuk memenuhi syarat laporan ke kementrian ESDM.

Malah berdasarkan informasi yang dihimpun, ada dugaan agenda konsultasi publik ini tidak dilakukan secara formal dan legal melainkan door to door melalui kaki tangan perusahaan untuk mendapatkan respon dan simpati masyarakat kemudian dijadikan acuan terlaksananya konsultasi publik.

Baca Halaman Selanjutnya..