Ini termasuk ekosistem yang paling penting bagi kehidupan manusia seperti air, pertanian, perikanan dan udara merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Tidak adanya pengelolaan yang berkelanjutan atas iklim, ini menjadi inti persoalan dan akan meningkatkan resiko yang dihadapi dimasa depan.

Isyarat dari kerusakan lingkungan ini adalah teguran besar agar mendorong prilaku dan sikap keinsyafan nasional untuk melakukan tobat ekologis secara menyeluruh dan holistik disemua jajaran Kementerian dan Lembaga termasuk pemerintah daerah Propinsi Kabupaten/Kota terhadap bahaya bencana atas resiko kerusakan lingkungan.

Lebih parah ketika kebijakan swasembada pangan dan energi dengan tutupan hutan dan lahan 20 juta hektar adalah bencana besar yang sedang kita bangun dari proyek raksasa yang menjadi ancaman masa depan lingkungan serta memicu peningkatan krisis iklim dan suramnya masa depan generasi muda, untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama; melakukan perencanaan kebijakan berbasis riset terutama resiko keberlanjutan pelestarian lingkungan sebagai aset dan investasi pembangunan masa depan dengan mengutamakan kebijakan pembangunan inklusif, ramah lingkungan agar menjamin kelangsungan masa depan bangsa.

Ini dilakukan dengan berbagai terobosan melalui pemberdayaan dan pembinaan serta penguatan peran petani dalam negeri melalui wadah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Untuk memperkuat dan memperluas areal pertanian dengan penyediaan benih unggul, penanaman, perawatan, produksi sampai dibeli pemerintah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dengan harga terjangkau adalah bentuk kebijakan yang memihak pada rakyat kecil sebagai wujud kehadiran negara untuk kesejahteraan, sekaligus meningkatkan kemandirian dan kedaulatan petani menuju swasembada pangan dan energi dengan mengurangi impor beras dari luar negeri.

Baca Halaman Selanjutnya..