Daruba, malutpost.com – Keuangan Daerah Pemerintahan Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, sepanjang 2024 tidak baik-baik saja. Pengelolaan keuangan daerah yang terkesan tidak transparan, ikut berdampak pada sejumlah pelayanan dasar. Baik di pemerintahan, kesehatan dan pendidikan, juga ekonomi masyarakat di Pulau Morotai yang makin terjepit.

Tidak sedikit masalah hingga akhir Desember 2024 ini belum mampu diselesaikan pemerintah setempat di bawah kendali Pj Bupati Burnawan, Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Umar Ali dan Kadis Keuangan Suriani Antarani.

Hal ini dibuktikan dengan sejumlah tunggakan pembayaran selama berbulan-bulan tidak diselesaikan Pemkab Pulau Morotai sampai ini. Mulai dari hak-hak mantan 20 anggota DPRD periode 2019-2024, Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, gaji PPPK, jasa medis tenaga kesehatan dan utang obat di RSUD Ir. Soekarno miliaran rupiah, hak-hak guru serta sejumlah persoalan keuangan daerah lainnya.

Pengelolaan keuangan ini memicu terjadinya sejumlah persoalan di daerah. Baik stabilitas pemerintahan daerah, kesejahteraan pegawai serta pelayanan masyarakat yang tidak maksimal, serta menimbulkan gejolak setiap saat di masyarakat. Aksi protes serta pemboikotan sejumlah fasilitas pemerintah, dari kediaman bupati sampai kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menjadi tontonan publik di penghujung akhir tahun 2024.

Kebijakan pengelolaan keuangan yang abai akan kesejahteraan masyarakat dan pegawai semacam ini, juga berimbas pada pelayanan kesehatan di RSUD Ir. Soekarno. Kesehatan diketahui sebagai pelayanan dasar yang wajib didapat masyarakat, tapi kenyataannya masih banyak persoalan kesehatan yang terus dihadapi setiap saat.

Mirisnya, di balik bangunan mengah RSUD Ir. Soekarno ternyata menyimpan sejumlah masalah di dalamnya. Mulai dari jasa medis tak terbayar berbulan-bulan, utang obat dengan nilai miliaran rupiah yang belum dilunasi, kehabisan stok makanan pasien, kebutuhan air bersih yang terus dikeluhkan pasien serta sejumlah persoalan pelayanan kesehatan lainnya masif terjadi di rumah sakit yang katanya terbesar di Maluku Utara tersebut.

Tak hanya kesehatan, pengelolaan keuangan di Morotai juga berefek pada pendidikan Morotai. Secara jelas masyarakat menyaksikan bangunan sekolah berbasis unggulan mulai rusak dan terbengkalai sana sini. Kesejahteraan tenaga guru juga masih terabaikan, sehingga berulang kali para guru menuntut agar hak-hak mereka yang tertunggak segera dibayarkan.

Lebih memprihatinkan lagi, para siswa pernah diliburkan lantaran kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk BUS sekolah yang digunakan antar jemput siswa habis. Seperti yang terjadi di SD Unggulan 7 Desa Pangeo, Kecamatan Morotai Jaya pada Oktober 2024 kemarin. Karena sebagian siswa yang tinggal di Desa Gorugo, Loleo, Towara dan Aru yang bersekolah di Desa Pangeo dengan jarak tempuh sekitar 1-4 kilometer, tidak bisa lagi dijemput oleh bus untuk ke sekolah.

Baca halaman selanjutnya..