Oleh: Dedi Supriadi
(Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ID Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku Utara)
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah menjadikan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional yang terintegrasi ke dalam program pembangunan nasional.
Program ketahanan pangan mencakup berbagai upaya kolaboratif guna memastikan ketersediaan pangan yang memadai, aman, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kerangka program pembangunan nasional, ketahanan pangan tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat semata tetapi juga sebagai fundamental ketahanan ekonomi dan stabilitas nasional.
Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program ketahanan pangan pada berbagai kementerian, terutama Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya ketersediaan pangan secara merata dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia.
Menilik pada data APBN, alokasi anggaran ketahanan pangan meliputi pembangunan infrastruktur pertanian, dukungan subsidi pupuk, serta program lainnya yang berfokus pada penguatan kapasitas produksi pertanian di berbagai daerah.
Presiden Prabowo Subianto dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 bahkan menyampaikan bahwa saat ini kelaparan dan kemiskinan telah menjadi isu penting di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia.
Oleh karena itu, ketahanan pangan tetap menjadi prioritas nasional untuk memerangi kemiskinan dan kelaparan. Pemilihan ketahanan pangan sebagai program prioritas nasional.
Baca Halaman Selanjutnya..
Merupakan langkah strategis yang ditempuh Pemerintah untuk memitigasi risiko kelangkaan pangan yang ditimbulkan dari beberapa faktor eksternal seperti perubahan iklim, peningkatan populasi penduduk, dan dinamika ekonomi global yang pada ujungnya dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan dunia.
Ketahanan pangan yang kuat dan solid akan memberikan dampak yang positif, tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga bagi stabilitas nasional.
Keberhasilan program ketahanan pangan akan menjadi faktor kunci dalam mencegah lonjakan harga pangan yang drastis, mengendalikan laju inflasi, serta memastikan kecukupan gizi masyarakat. Di sisi lain, kegagalan pelaksanaan program ketahanan pangan akan memberikan risiko yang cukup besar.
Risiko tersebut berupa peningkatan angka kemiskinan, kondisi rawan pangan, bahkan dalam skala ekstrim, ketiadaan ketahanan pangan akan memicu ketidakstabilan sosial dan politik yang berasal dari harga pangan yang tinggi dan ketersediaan bahan pokok yang langka.
Berangkat dari dampak positif ketahanan pangan bagi kehidupan masyarakat, maka tulisan ini akan mengulas bagaimana strategi peningkatan ketahanan pangan di wilayah Maluku Utara sehingga ketahanan pangan bukan hanya jargon dan angan semata tetapi juga menjadi realita yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku Utara.
Ketahanan pangan di Maluku Utara sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Merujuk pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang diterbitkan Badan Pangan Nasional, pada tahun 2022 dan 2023, Provinsi Maluku Utara menempati urutan 32 dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai indeks 58,39 (2022) dan 62,34 (2023).
Produktivitas pertanian Maluku Utara yang rendah menjadi bukti bahwa ketahanan pangan Maluku Utara perlu menjadi perhatian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, produksi beras Maluku Utara mencapai 14.921 ton sementara kebutuhan total beras sekitar 130.000 sampai dengan 156.000 ton per tahun.
Adanya kesenjangan antara produktivitas dan kebutuhan beras menjadikan Maluku Utara mempunyai ketergantungan yang tinggi pada pasokan bahan pangan dari luar wilayah seperti Manado dan Surabaya. Fakta tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang baru di Maluku Utara.
Baca Halaman Selanjutnya..
Ketiadaan ketahanan pangan yang kuat akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat Maluku Utara seperti ketergantungan pada pasokan pangan dari luar wilayah sehingga berisiko mengerek harga pangan Maluku Utara menjadi lebih tinggi yang selanjutnya akan menggerus daya beli masyarakat.
Ketidakmampuan dalam membangun ketahanan pangan yang kuat juga akan menyebabkan masyarakat menjadi rawan terhadap gangguan dan gejolak yang berpengaruh terhadap ketersediaan pangan seperti bencana alam, gangguan logistik, dan fluktuasi harga.
Dampak yang terakhir adalah tidak tercapainya target penurunan angka stunting Maluku Utara pada tahun 2024 menjadi 14% karena kurangnya ketersediaan pangan lokal dan diversifikasi bahan pangan yang bergizi.
Masyarakat terutama anak-anak, menjadi lebih rentan terhadap stunting dan gangguan tumbuh kembang. Dalam tiga tahun terakhir, angka stunting Maluku Utara selalu berada di atas rata-rata angka stunting nasional.
Di sisi lain, beberapa daerah di Maluku Utara seperti Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Halmahera Tengah mempunyai potensi yang cukup besar untuk menjadi sentra lumbung pangan Maluku Utara.
Apabila dikelola dengan baik, maka potensi pertanian yang besar di wilayah-wilayah tersebut dapat menjadi kunci peningkatan ketahanan pangan Maluku Utara.
Para perumus kebijakan mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Maluku Utara perlu menyusun strategi komprehensif untuk meningkatkan ketahanan pangan Maluku Utara.
Ada empat strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan pangan, yaitu peningkatan produksi komoditas pangan lokal, penguatan sistem distribusi dan logistik, edukasi dan literasi masyarakat mengenai komoditas pangan lokal, dan ketahanan terhadap perubahan iklim dan krisis.
Baca Halaman Selanjutnya..
Peningkatan produksi komoditas pangan lokal dilakukan melalui peragaman tanaman pangan lokal seperti sagu, ubi-ubian, dan pisang sehingga dapat menjadi barang subtitusi yang akan menggantikan ketergantungan beras.
Selain itu, budidaya perikanan juga perlu ditingkatkan tidak hanya pada ikan laut tetapi juga pada ikan air tawar. Peningkatan produksi pangan lokal juga perlu didukung dengan penggunaan teknologi lokal yang sederhana seperti irigasi tetes dan pembangunan greenhouse yang cocok untuk pengembangan pertanian di pulau kecil.
Produksi pangan yang meningkat tidak hanya bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan pangan namun juga mempunyai nilai ekonomi tinggi untuk menyejahterakan masyarakat, terlebih lagi dengan adanya Program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar dapat memasukkan komoditas pangan lokal dalam komposisi makanan yang akan diberikan melalui program tersebut.
Penguatan sistem distribusi dan logistik dapat dilakukan melalui pembangunan infrastruktur mulai dari pembangunan pelabuhan dan dermaga kecil, penambahan fasilitas penyimpanan dingin untuk hasil perikanan dan pertanian, dan pembangunan jalan termasuk jalan tani untuk meningkatkan konektivitas antar daerah, serta sistem irigasi untuk mengairi lahan pertanian.
Keberadaan pasar juga perlu mendapatkan perhatian untuk mendukung sistem distribusi pangan. Pasar rakyat pada setiap kabupaten/kota perlu direvitalisasi untuk mendukung distribusi pangan lokal.
Selain itu, penggunaan teknologi digital perlu dipikirkan dengan menggandeng platform aplikasi marketplace sebagai sarana pertemuan antara produsen dan konsumen.
Selama ini, masyarakat mempunyai persepsi bahwa beras adalah sumber makanan utama masyarakat. Persepsi tersebut berimplikasi pada ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap komoditas beras.
Baca Halaman Selanjutnya..
Oleh karena itu, guna mendukung keberhasilan diversifikasi pangan, pemerintah perlu melakukan edukasi dan literasi pangan lokal yang akan mengubah persepsi dan meningkatkan kesadaran pangan lokal dalam bentuk kampanye makan sehat berbasis pangan lokal seperti sagu dan hasil laut.
Edukasi dan literasi tersebut juga dapat diberikan kepada pelaku UMKM pangan agar dapat mengolah bahan pangan lokal menjadi produk pangan yang mempunyai nilai tambah lebih besar.
Strategi terakhir yang dapat diterapkan untuk meningkatkan ketahanan pangan Maluku Utara adalah pengembangan desa pangan mandiri dimana setiap desa didorong memanfaatkan alokasi dana desa untuk membuat kebun dan tambak secara mandiri yang akan memenuhi kebutuhan pangan lokal.
Selain itu, setiap desa juga dapat mendirikan pusat pangan seperti rumah pangan lokal yang akan menjadi tempat cadangan pangan dan menyuplai bahan pangan pokok secara terjangkau.
Pada desa-desa di perkotaan seperti Ternate dan Tidore, pembuatan kebun yang membutuhkan lahan luas dapat digantikan dengan urban farming memanfaatkan teknologi hidroponik secara lebih masif.
Keberhasilan implementasi strategi tersebut dalam meningkatkan ketahanan pangan Maluku Utara akan ditentukan oleh seberapa kuat sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Melalui sinergi dan kolaborasi yang apik baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaan strategi akan membuat ketahanan pangan Maluku Utara yang kuat tidak lagi menjadi angan semata namun menjadi realita yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat Maluku Utara. (*)
Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi.
Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Senin, 16 Desember 2024
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2024/12/senin-16-desember-2024.html