Merupakan langkah strategis yang ditempuh Pemerintah untuk memitigasi risiko kelangkaan pangan yang ditimbulkan dari beberapa faktor eksternal seperti perubahan iklim, peningkatan populasi penduduk, dan dinamika ekonomi global yang pada ujungnya dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan dunia.

Ketahanan pangan yang kuat dan solid akan memberikan dampak yang positif, tidak hanya bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga bagi stabilitas nasional.

Keberhasilan program ketahanan pangan akan menjadi faktor kunci dalam mencegah lonjakan harga pangan yang drastis, mengendalikan laju inflasi, serta memastikan kecukupan gizi masyarakat. Di sisi lain, kegagalan pelaksanaan program ketahanan pangan akan memberikan risiko yang cukup besar.

Risiko tersebut berupa peningkatan angka kemiskinan, kondisi rawan pangan, bahkan dalam skala ekstrim, ketiadaan ketahanan pangan akan memicu ketidakstabilan sosial dan politik yang berasal dari harga pangan yang tinggi dan ketersediaan bahan pokok yang langka.

Berangkat dari dampak positif ketahanan pangan bagi kehidupan masyarakat, maka tulisan ini akan mengulas bagaimana strategi peningkatan ketahanan pangan di wilayah Maluku Utara sehingga ketahanan pangan bukan hanya jargon dan angan semata tetapi juga menjadi realita yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Maluku Utara.

Ketahanan pangan di Maluku Utara sedang berada dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Merujuk pada Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang diterbitkan Badan Pangan Nasional, pada tahun 2022 dan 2023, Provinsi Maluku Utara menempati urutan 32 dari 34 provinsi di Indonesia dengan nilai indeks 58,39 (2022) dan 62,34 (2023).

Produktivitas pertanian Maluku Utara yang rendah menjadi bukti bahwa ketahanan pangan Maluku Utara perlu menjadi perhatian. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023, produksi beras Maluku Utara mencapai 14.921 ton sementara kebutuhan total beras sekitar 130.000 sampai dengan 156.000 ton per tahun.

Adanya kesenjangan antara produktivitas dan kebutuhan beras menjadikan Maluku Utara mempunyai ketergantungan yang tinggi pada pasokan bahan pangan dari luar wilayah seperti Manado dan Surabaya. Fakta tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang baru di Maluku Utara.

Baca Halaman Selanjutnya..