Purbaya menambahkan, BPKAD bersama KPP Pratama juga menjalin kerja sama dalam optimalisasi pajak dari pelaku usaha di Malut. Baik pelaku usaha sektor pertambangan maupun non-pertambangan atau pelaku usaha sektor lainnya.

Optimalisasi pajak ini, kata dia, berkaitan dengan dana bagi hasil (DBH) yang bersumber dari PPh 21 dan PPh 25 Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Pajak yang dimaksud ini merupakan dana transfer, bukan pendapatan asli daerah (PAD). Ini yang ingin kita optimalkan secara sinergis bersama KPP Pratama Ternate," jelasnya.

Mantan Pjs Bupati Haltim ini berharap pasca pertemuan tersebut dapat meningkatkan pendapatan Provinsi Malut yang bersumber dari dana transfer.

"Kami berharap, setelah pertemuan ini, kami dapat bersinergi meningkatkan pendapatan Provinsi Malut melalui dana transfer," pungkasnya. (cr-01/udy/adv)