Oleh: Yusuf Hasani
(Direktur Maluku Utara Gavernment Watch)
malutpost.com — Dinamika politik pemilihan Gubernur Maluku Utara kian marak membangun citra figur calon sebagai sosok yang baik dan layak dipilih.
Tawaran-tawaran program yang menyentuh persoalan dasar pemilih disampaikan di berbagai tempat atau titik- titik dimana kampanye dilaksanakan.
Ikhtiar calon dan tim sukses menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap pasangan calon pun tak luput dari pemberitaan media.
Meski begitu terdapat gugatan keabsahan calon pengganti oleh pasangan calon dan organisasi masyarakat kepada KPU selaku penyelenggara ke Bawaslu Provinsi Malut serta DKPP maupun dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Malut dalam politik praktis serta perangkat adat sebagai tim sukses pasangan calon tertentu.
Selain itu, keputusan KPU Provinsi Maluku Utara menerima calon pengganti seperti menentang nalar public, sebab calon pengganti dinilai para pihak masih sakit jasmani, Penilaian ini cukup beralasan, karena untuk berjalan saja masih dibantu pakai kursi roda.
Persoalan ini akan menguji konsistensi dan independensi Bawaslu serta majelis hakim DKPP, fakta ini menunjukkan pelaksanaan pilkada tidak sepenuhnya lancar, sebagaimana harapan public terwujud pilkada damai atau dengan kata lain, penilaian umum yang menyatakan pilkada dilaksanakan lancar dan demokratis, tidak sepenuhnya valid.
Pilkada tidak hanya bertujuan mencari pemimpin atau sekedar pergantian gubernur dan wakil gubernur, tapi juga untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di daerah.
Baca Halaman Selanjutnya..
Itu berarti dibutuhkan seorang calon gubernur yang memiliki kecakapan, Pilkada dapat bermakna rahmat atau sebaliknya akan menjadi musibah, jika pelaksanaan pilkada jauh dari sistim dan nilai-nilai demokrasi atau tidak sejalan dengan asas pemilu yakni, jujur, adil, langsung, umum, bebas dan rahasia.
Pilkada yang demokratis, justru dimaksudkan untuk mencari pemimpin yang berkualitas yang akan menjadi problem solver bagi setiap permasalahan di daerah dan bukan sebaliknya menjadi sumber atau pangkal masalah.
Apabila terdapat ketidakjurdilan dalam pelaksanaan pilkada, akan menghadirkan sakwa sangka ketidakpuasan masyarakat, jika tidak diantisipasi secara bijak, maka kondisi ini berpotensi munculnya konflik ditengah masyarakat.
Para tokoh formal dan informal tersebut di atas selanjutnya disebut pemuka pendapat. Para pemuka pendapat diduga keterlibatannya dalam politik praktis, mengundang kata tanya, apakah para insan ini tidak faham fungsi dan tugasnya?
Apakah dengan cara seperti maaf tanpa “wara’” ini tidak merusak citra diri dan marwah organisasi atau lembaga?
Akan tetapi ada yang pasti bahwa dengan sikap dan perilaku para insan ini telah menciptakan luka batin bagi umat Islam Malut, betapa tidak, MUI yang bertugas memandu umat sesuai ketentuan Al Quran dan Sunnah, sebagai lembaga pengawal moral dan menjaga aqidah umat justru bersikap sebaliknya.
Demikian pula pimpinan kemenag abai terhadap ayat-ayat kitab suci dan aturan negara. Pemangku adat juga tidak sejalan dengan falsafah adat “Adat se Atorang Matoto Agama Rasulullah” (adat istiadat berintikan agama Islam).
Baca Halaman Selanjutnya..
Jika dilakukan, analisis terhadap dinamika politik pilkada, yang sedang berlangsung seperti ada kekuatan tertentu dibalik ini semua dan kekuatan ini memiliki daya rusak luar biasa, Pahami betul kekuatan ini agar mengetahui yang tersembunyi dibalik yang tak terlihat.
Sikap dan perilaku pemuka pendapat mengundang kemarahan publik, sejumlah pihak mendesak mundur ketua dan fungsionaris MUI, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada umat Islam (public).
Kemurkaan public akibat adanya pertemuan MUI dengan calon tertentu, sehingga citra MUI berada pada titik terendah. MUI dan lembaga adat pun diduga telah tersusupi anasir-anasir jahat. Belajarlah dari sejarah bagaimana upaya sekularisasi Islam, yang dilakukan pada masa penjajahan.
Bahkan ada ungkapan “Kalian tak mungkin melawan pribumi (penduduk asli,) dengan senjata, tapi kalian bisa mengalahkan mereka dengan strategi adu dumba, seperti itulah negeri ini dikuasai, maka carilah manusia dungu dan munafik, beri dia uang pasti mau jadi kacung”.
Dalam pandangan adat pemimpin adalah imam dan imam itu laki-laki, bukan perempuan. Pemahaman adat ini sejalan dengan makna surah An Nisah ayat 34 “ Bahwa laki laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”.
Sejatinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Malut melakukan kajian terhadap empat pasangan calon, Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui dari sudut pandang maslahat dan mudarat (baik dan buruk) bila, kelak berkuasa.
Berdasarkan kajian itulah MUI mengeluarkan pandangan keagamaan terhadap pasangan calon sekaligus memandu umat memilih pasangan calon Gubermur dan Wakil Gubernur yang dianggap tepat.
Baca Halaman Selanjutnya..
Kajian dimaksud juga untuk menciptakan tatanan social yang harmonis, sebagaimana konsep piagam Madinah, tentu dengan harapan pilkada berlangsung dalam suasana aman damai dan demokratis.
Hal yang sama mestinya dilakukan pula oleh pemangku adat, karena kewajiban pemangku adat adalah memelihara kemurnian aqidah umat dan memastikan terlaksana syiar Islam serta mambangun kebersamaan.
Upaya MUI melakukan pembelaan diri dengan cara bersilaturrahmi dengan tiga pasangan calon lain, tampaknya ditolak oleh kalangan Islam, sebagaimana dikatakan Salim Khalid, Sekretaris Umum Ikatan Persaudaraan Muslim Provinsi Malut (Media rakyat 24.Com, 30/10).
Perlu dan penting dijaga adalah jangan sampai para pemuka pendapat ini terjebak pada apa yang disabdakan Rasulullah yakni; penyakit “Wahn”. Dari Tsauban, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda “ Hampir saia para umat (yang kafir dan sesat, pen) mengurumuni kalian dari berbagai penjuru.
Sebagaimana mereka berkumpul menghadapi makanan dalam piring” Kemudian seseorang bertanya: “Katakanlah wahai Rasulullah, apakah kami pada saat itu sedikit?”.
Rasulullah berkata “Bahkan kalian pada saat itu banyak, Akan tetapi, kalian bagai sampah yang dibawa air hujan, Allah akan menghilangkan rasa takut pada hati musuh kalian dan akan menimpakan dalam hati kalian “Wahn”.
Kemudian seseorang bertanya “Apa itu Wahn?” Rasulullah menjawab “ Cinta dunia dan takut mati “ (HR. Abu Daud no.4297).
Sesungguhnya Islam memiliki panduan dalam memilih pemimpin. Oleh karena itu, kembalilah pada kesadaran awal dan bertahkim kepada Al Quran – Assunah, Adat se Atorang serta Undang-undang adalah lebih baik, dari pada berlama-lama dalam kesalahan, demi membangun politik beradab wujudkan masyarakat Madani.(*)