Oleh: Yusuf Hasani
(Direktur Maluku Utara Gavernment Watch)

malutpost.com -- Dinamika politik pemilihan Gubernur Maluku Utara kian marak membangun citra figur calon sebagai sosok yang baik dan layak dipilih.

Tawaran-tawaran program yang menyentuh persoalan dasar pemilih disampaikan di berbagai tempat atau titik- titik dimana kampanye dilaksanakan.

Ikhtiar  calon dan tim sukses menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap pasangan calon pun tak luput dari pemberitaan media.

Meski begitu terdapat gugatan keabsahan calon pengganti oleh pasangan calon dan organisasi masyarakat kepada KPU selaku penyelenggara ke Bawaslu Provinsi Malut serta DKPP maupun dugaan keterlibatan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN), keterlibatan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Malut dalam politik praktis serta  perangkat adat sebagai tim sukses pasangan calon tertentu.

Selain itu, keputusan KPU Provinsi Maluku Utara menerima calon pengganti seperti menentang nalar public, sebab calon pengganti dinilai para pihak masih sakit jasmani, Penilaian ini cukup beralasan, karena untuk berjalan saja masih dibantu pakai kursi roda.

Persoalan ini akan menguji konsistensi dan independensi Bawaslu serta majelis hakim DKPP, fakta ini menunjukkan pelaksanaan pilkada tidak sepenuhnya lancar, sebagaimana harapan public  terwujud pilkada damai atau dengan kata lain, penilaian umum yang menyatakan pilkada dilaksanakan lancar dan demokratis, tidak sepenuhnya valid.

Pilkada tidak hanya  bertujuan mencari pemimpin atau sekedar pergantian gubernur dan wakil gubernur, tapi juga untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada di daerah.

Baca Halaman Selanjutnya..