Ternate, malutpost.com -- Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) menyalurkan biaya operasional untuk kader tim pendamping keluarga (TPK).

Acara penyaluran berlangsung di Aula kantor Wali Kota Ternate, Selasa (12/11/2024).

Hadir dalam kegiatan ini, Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly, Kepala DPPKB Rajman Makka beserta jajaran termasuk TPK se Kota Ternate.

Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly dalam sambutannya mengatakan, dalam rangka percepatan penurunan stunting, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengarahkan DPPKB daerah membentuk tim pendamping keluarga (TPK) untuk membantu percepatan penurunan stunting di setiap wilayah, baik desa maupun kelurahan di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam peraturan presiden nomor 72 tahun 2021.

Menurutnya, TPK merupakan aktor penting untuk menyelesaikan masalah stunting di indonesia umumnya dan dalam wilayah kotaTernate khususnya.

"Seperti yang diketahui, DPPKB Kota Ternate mengerahkan 375 personil yang tergabung dalam 125 TPK yang terdiri dari bidan, kader PKK dan kader KB," kata Rizal.

TPK dikerahkan di seluruh daerah di Indonesia untuk menekan angka stunting menjadi 14 % di tahun 2024.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) tahun 2023, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 18,5 %.

Dengan adanya TPK yang langsung turun di lapangan dan mengetahui masalah yang ada di lingkup terkecil di tingkat desa/kelurahan hingga keluarga, maka bukan hal yang mustahil target 14% bisa tercapai.

"125 tim pendamping keluarga adalah pasukan luar biasa dengan berbagai keahlian, kemampuan komunikasi yang harus kita apresiasikan keberadaannya di setiap daerah yang mempunyai cara kerja yang berbeda-beda," tutur Rizal.

TPK bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan memfasilitasi pemberian bantuan sosial, serta melakukan survellans kepada sasaran beresiko stunting.

"TPK perlu didukung dan dikuatkan dalam hal pendampingan keluarga. Mereka sebagai ujung tombak dalam upaya percepatan penurunan stunting perlu

diberdayakan, diberi suport dalam hal finansial dalam melaksanakan tugas-tugasnya," sambung Rizal.

Untuk penguatan kelembagaan, tim percepatan penurunan stunting yang sudah dibentuk, membantu dan memfasilitasi pelaksanaan tugas dari pendamping keluarga melalui dukungan Sarpras dan pembiayaan tim pendamping keluarga.

"Selain dengan adanya TPK, komitmen bersama untuk mengentaskan stunting juga sangat diperlukan, mulai dari tingkat pusat hingga desa/kelurahan memerlukan komitmen kuat untuk bersama-sama memerangi stunting," terang Rizal.

Peran TPK juga akan dibantu oleh tim penggerak PKK, Puskesmas, Posyandu, Pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, juga untuk mengembangkan sumber daya dan pangan lokal di daerah untuk memenuhi gizi anak-anak dan ibu hamil.

TPK juga wajib melakukan catatan dan pelaporan terkait hasil pendampingan setiap bulan pada aplikasi elsimil.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada kader tim pendamping keluarga yang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam pendampingan keluarga beresiko. Mudah-mudahan angka keluarga beresiko stunting di Kota Ternate terus menurun dan bisa zero," tandas Rizal.

Kepala DPPKB Kota Ternate, Rajman Makka mengatakan, pembayaran operasional tim pendamping keluarga tahap kedua ini masing-masing kader mendapatkan Rp1.800.000.

"Hari ini penyalurannya untuk Ternate Tengah dan Ternate Utara sebanyak 168 kader," tandas Rajman. (fan)