Mengingat Maluku Utara yang masuk dalam kategori zona merah (red zone), maka pesta demokrasi di wilayah ini mendapat perhatian serius. Isu primordialisme yang masih mewarnai dinamika politik di Maluku Utara bukan tidak merupakan satu di antara alasan yang mendasar mengapa wilayah ini mendapatkan kategori tersebut.

Hal ini oleh sebagian kalangan cenderung masih menganggapnya sebagai sebuah kewajaran, mengingat wilayah Maluku Utara ini terdiri dari banyak pulau atau merupakan wilayah kepulauan yang turut membentuk karakteristik atau watak berpikir masyarakatnya.

Atau dengan lain perkataan, boleh jadi, model budaya politik parokial masih begitu melekat sebagai praksis dan identitas politik itu sendiri di masyarakat Maluku Utara.

Namun, hal itu mestinya bukanlah sebuah legitimasi atau justifikasi bahwa Maluku Utara tidak mampu menghadirkan nuansa pilkada yang damai, sejuk dan berkeadilan.

Tersebab, perbedaan dalam menentukan sikap politik bukanlah sebuah alasan yang fundamental untuk melegalkan praktik-praktik kekerasan atau pertikaian dalam pesta demokrasi di Maluku Utara.

Di balik ‘Awan Hitam’ Politik pada Langit Maluku Utara
Tragedi nahas yang menimpan calon gubernur Benny Laos kemarin laksana sebuah warning tersendiri di tengah panasnya tensi politik di Maluku Utara.

Terlepas dari apakah ini merupakan sebuah bentuk “by design” ataukah murni sebagai sebuah kecelakan yang disebabkan human error (?),

Kejadian tersebut menjadikan masyarakat bertanya-tanya dan menginginkan agar tragedi nahas itu diusut tuntas oleh aparat penegak hukum demi menjaga suasana Maluku Utara agar tetap kondusif.

Baca Halaman Selanjutnya..