Dalam poin ketiga, Fadly mendorong keterbukaan dalam pengelolaan APBD. Dia juga menekankan bahwa pemerintah provinsi perlu mempublikasikan informasi terkait anggaran secara berkala dan terbuka kepada masyarakat.

"Kami mendesak pemerintah untuk menyediakan akses informasi yang mudah, misalnya melalui situs web resmi yang selalu diperbarui, sehingga masyarakat bisa memantau penggunaan anggaran," jelasnya.

Fadly juga menyoroti pentingnya pengembangan program kemandirian pangan dalam poin keempat. Pemuda Muhammadiyah mendukung penguatan sektor pertanian lokal dan program transmigrasi guna mengurangi ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar wilayah.

"Program ini harus melibatkan petani lokal agar kemandirian pangan bisa terwujud," tambahnya.

Penerapan nilai-nilai syariah dalam penegakan hukum juga menjadi sorotan dalam poin kelima. Fadly menyampaikan bahwa Pemuda Muhammadiyah mendukung upaya empat Kesultanan Islam di Maluku Utara untuk menerapkan hukum yang tegas, terutama dalam menangani kasus-kasus pencurian dan korupsi.

Hal ini menurutnya akan memberikan efek jera sekaligus menjaga integritas hukum di provinsi ini.

Poin keenam menyoroti pentingnya membuka akses lapangan kerja. Fadly menekankan perlunya pameran lapangan kerja yang digelar secara berkala untuk memberikan alternatif pekerjaan bagi masyarakat.

Baca halaman selanjutnya..