Agar gig economy dapat optimal memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah harus mempunyai regulasi yang mampu menghadirkan ekosistem gig economy yang mengedepankan keadilan melalui perlindungan sosial dan dukungan yang lebih positif terhadap gig economy.

Melalui kebijakan yang tepat, Pemerintah dapat menjadikan gig economy sebagai masa depan menuju Indonesia Emas bukan sebagai sumber ketidakpastian ekonomi. Salah satu kebijakan yang perlu disusun adalah kebijakan fiskal seperti perpajakan, penganggaran, dan program perlindungan sosial.

Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana peluang dan hambatan dalam ekosistem gig economy serta intervensi kebijakan pemerintah sehingga gig economy dapat menjadi masa depan ekonomi Indonesia dan bukan sumber ketidakpastian.

Peluang Gig Economy di Indonesia
Pada beberapa tahun terakhir sektor ekonomi informal Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat yang dipicu oleh kemajuan teknologi digital. Melalui disrupsi teknologi digital, sektor informal telah beralihrupa menjadi Gig Economy.

Menurut gigpedia.com, gig economy telah mempekerjakan sekitar empat juta orang dan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar US$7 miliar.

Bahkan pada tahun 2025 diperkirakan akan tumbuh menjadi US$146 miliar. Cepatnya perkembangan gig economy di Indonesia didorong oleh ekspansi pemain utama dalam ekosistem gig economy seperti Gojek dan Grab.

Fleksibilitas menjadi magnet utama bagi para pekerja terutama generasi muda untuk terjun ke dalam ekosistem gig economy. Dalam gig economy para pekerja bebas memilih waktu dan tempat bekerja.

Baca Halaman Selanjutnya..