Oleh: Effnu Subiyanto
(Dosen dan peneliti UWKM Surabaya)

Menjelang pelantikan presiden 20 Oktober 2024, ada hal yang tidak biasa. Tidak ada perbincangan kabinet zaken sebagaimana halnya berita yang mewarnai setiap rencana pelantikan presiden terpilih.

Pernyataan yang beredar, presiden terpilih Prabowo Subianto malah akan memboyong menteri kabinet Jokowi saat ini. Alasannya, para menteri itu sangat kapabel, kompeten, terbaik, dan terhebat. Prabowo pun tidak mempunyai alasan untuk mencari menteri baru.

Sinyalemen itu menguatkan pernyataan Prabowo sebelumnya bahwa pemerintahannya tidak mau kritik. Jelas sudah, tidak akan ada kejutan-kejutan baru dalam desain kabinet Prabowo-Gibran.

Penyusunan kabinet memang merupakan hak prerogatif presiden dan wakil presiden terpilih. Penulis hanya menyikapi kecepatan penyusunan dan jumlah ideal berdasar perbandingan.

Hal itu penting karena posisi menteri adalah enabler untuk merealisasikan janji dalam kampanye calon presiden ke dalam program kerja bulanan dan tahunan.

Perlu diingat, sejak dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2014, Jokowi membutuhkan 6 hari untuk melantik kabinetnya yang terdiri atas 4 menteri koordinator (Menko) dan 34 menteri. Pada periode kedua, setelah dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi membutuhkan 3 hari untuk menentukan 4 Menko dan 30 menteri.

Tahun ini diharapkan penyusunan kabinet lebih cepat. Jika berpanjang-panjang dan terjadi tarik ulur jatah menteri, bangsa Indonesia secara keseluruhan akan dirugikan.

Baca Halaman Selanjutnya..