Norma politik juga menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan (secara hukum dan etika) dan memberikan peluang bagi tindakan politik.

Sedangkan dinamika politik Maluku Utara menampakkan politik yang tidak sehat, dan bertentangan dengan prinsip moral dasar. Namun menurut hemat saya, kondisi ini sedari awal penyebabnya pada gaya berpolitik para kontestan. Sehingga tak heran kalau etika politik tidak lagi menjadi dasar bagi para calon kepala daerah.

Olehnya, sinisme yang melekat pada politik kini semakin memburuk. Politik dianggap sebagai bisnis yang kotor, penuh tipu daya, dan seringkali orang harus hidup tanpa keyakinannya agar bisa mendapatkan keuntungan.

Politik seringkali menunjukkan sifat negatifnya. Proses perebutan kekuasaan politik tidak lepas dari upaya membenahi suatu kebudayaan dengan menciptakan teror dan pembunuhan.

Terus, apa yang membedakan kewajiban seorang pemimpin dan norma moral dari kewajiban dan norma yang bukan moral? Moral itu tentang sikap manusia sebagai manusia, tapi ini soal legitimasi moral seorang pemimpin yang akan selalu berkaitan pada apa yang ia bijaki.

Dari kebijakannya kualitas moral pemimpin tersebut sesunggunya bisa dinilai. Namun moralitas dan intelektualitas lah yang mesti menjadi dasar kita melihat siapa yang layak dan tidaknya. Mungkin ini saatnya memilih dengan bijak, memeriksa daftar dan rekam jejak para kontestan.

Agar mereka yang pernah berkuasa, ini mungkin mereka ingin maju lagi di level tertinggi, apalagi mereka yang belum berkontribusi banyak untuk kepentingan masyarakat, tak mesti dipilih lagi. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat mulai sekarang. Agar yang terpilih benar-benar bermoral baik.(*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Selasa, 1 Oktober 2024
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2024/10/selasa-1-oktober-2024.html