Ternate, malutpost.com — Empat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur provinsi Maluku Utara pada Pilkada 2024 sepakat menolak politik uang. 

Keempat paslon tersebut yakni Husain Alting-Asrul Rasyid Ichsan, Aliong Mus-Sahril Tahir, Muhammad Kasuba-Basri Salama dan Benny Laos-Sarbin Sehe. 

Komitmen para kandidat ini disampaikan pada acara “Harmoni Tanpa Politik Uang” yang gelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Malut di Royal Resto, Senin (30/9/2024) malam. 

Mereka sepakat menolak praktik politik uang merupakan cara kotor dalam politik yang merusak sistem demokrasi Indonesia. Acara tersebut diawali dengan pembacaan deklarasi tolak politik uang yang dibacakan oleh Sekprov Malut, Abubakar Abdullah mewakili Gubernur Malut dan diikuti semua paslon dan undangan. 

Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Malut, Rusli Saraha mengatakan semua pihak termasuk masyarakar berharap pelaksanaan Pilkada di Maluku Utara berjalan dengan jujur dan adil. 

Menurut Rusli, kampanye menjadi masa terjadi banyak pelanggaran pemilu. Hal itu dapat dilihar dari data register perkara yang tercatat di Bawaslu. 

“Masa kampanye itu yang paling banyak menyetor pelanggaran, berdasarkan catatan itu tentu menjadi ikhtiar bagi kami di Bawaslu untuk mengingatkan kepada kita semua agar mematuhi aturan pelaksanaan kampanye terutama larangan ASN agar tidak terlibat politik praktis kemudian larangan kepala desa dan aparatur agar tidak berpihak pada pasangan calon tertentu,”papar Rusli. 

Dia mendorong, semua kandidat maupun pendukung mengedepankan kampanye yang edukatif dan bermartabat 

“Pasangan calon juga harus memberikan pencerahan kepada publik soal politik yang jujur dan adil,” kata Rusli. 

Rusli juga menyingung praktif politik beradap yang dilakukan salah satu Sultan Ternate Sida Arif Malamo pada tahun 1322. Dimana Sida Arif Malamo yang merupakan Kolano (sultan) Ternate merangkul semua pihak di Maluku Utara. Praktik para pendahulu dalam menjaga harmoni dalam keberagaman harus menjadi contoh bagi para calon kepala daerah. 

“Karena praktek itu memperkuat kita di Malut, disaat Eropa masih berada dalam zaman kegelapan kita di Malut sudah menjaga harmoni kebersamaan dan tubuh luar biasa karena dibawa dengan visi besar oleh para pemimpin di zaman dahulu,”jelas Rusli. 

Rusli juga menyingung dampak praktek politik yakni korupsi. Menurutnya, pemerintahan yang berlangsung secara korup karena dikulai dengan mahalnya biaya politik. Dia berujar, sanksi praktik politik uang tidak hanya kepada pemberi namun juga penerima. 

“Ada lebih dari 100 kepala daerah ditangkap karena korupsi penyebabnya adalah mahalnya mahar politik. Kita menginginkan Gosale Puncak (lokasi kantor Gubernur Malut) dihuni oleh orang-orang yang menjaga kehormatannya tidak terlibat praktek politik uang,”tambah Rusli. 

Sementara Sekprov Malut, Abubakar Abdullah menuturkan, Pilkada yang bersih dan transparan tidak hanya menjamin pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. 

Karena itu dia mengajak semua pihak untuk mencegah penyimpangan dalam Pilkada untuk menciptakan pemerintahaan yang efektif. 

“Ada ancaman serius dalam sistem demokrasi yakni praktek politik uang, praktek ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber ekonomi untuk mempengaruhi perilaku politik dengan memberikan uang atau barang dan berharap dapat mempengrahui pemilih,” kata Abubabar. 

Menurutnya, politik uang adalah praktek koruptif dalam sistem demokrasi berbagai negara termasuk di Indonesia. “Praktek ini adalah upaya membeli suara dan mengubah hasil pilihan dan tentu mempengaruhi opini publik secara tidak etis,”tandasnya. 

Sementara keempat pasangan yang masing-masing diwakili, paslon nomor urut 1, Husain Alting, paslon nomor 2 diwakili cawagub Sahril Tahir, nomor 3 diwakili cawagub Basri Salama dan nomor 4, cagub Benny Laos semuanya berkomitmen mewujudkan Pilgub Malut 2024 yang adil tanpa praktek politik uang yang merusak demokrasi. (ikh/pn)