Site icon MalutPost.com

Protes Kepsek Tertutup soal BOS, Guru di SD N 69 Kota Ternate Boikot Sekolah

Siswa siswi tidak bisa masuk ke dalam sekolah karena pintu pagar diboikot, Senin (30/9/2024).

Ternate, malutpost.com — Guru dan staf di Sekolah Dasar (SD) Negeri 69 Kota Ternate, Maluku Utara memboikot aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut, Senin (30/9/2024), pagi.

Pagar sekolah di Kelurahan Kulaba Kecamatan Ternate Barat itu dikunci dan dirantai, siswa-siswi juga diliburkan.

Hal itu lantaran kepala sekolah (Kepsek) diduga tidak transparan atas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

“Dari menjabat sebagai Kepsek tahun 2019 sampai sekarang 2024 ini, tidak ada keterbukaan dana BOS dan BOSDA, makanya kami para guru dan staf selama ini tidak tahu besaran anggaran itu berapa,” ungkap salah satu guru di lokasi.

Guru yang enggan namanya ditulis itu bilang setiap pencairan BOS dan BOSDA hanya dilakukan rapat namun tidak dibuka berapa jumlah dari anggaran tersebut.

Menurutnya, kepala sekolah juga kerap memangkas gaji guru honorer dengan alasan untuk uang insentif guru PNS.

“Setiap guru honorer dipotong Rp50 ribu dengan alasan untuk uang insentif bagi guru PNS, itupun tidak pernah dibicarakan sebelumnya,” tukasnya.

Baca Halaman Selanjutnya..

Para guru mendesak pemerintah kota mengambil kebijakan dengan mengganti Kepsek.

“Kami para guru menunggu tanggapan dari pemerintah untuk menggantikan kepala sekolah baru. Apabila tidak ditindaklanjuti maka proses belajar mengajar akan mogok,” tandanya para guru.

Merespon hal itu, Kepsek SD Negeri 69 Kota Ternate, Arwais Saadu, mengatakan sebelumnya sudah dilakukan rapat bersama para guru terkait penyusunan aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah (ARKAS).

“Kemarin hari Sabtu saya adakan rapat, terus saya sampaikan kepada guru-guru karena mau penyusunan ARKAS di tahun 2025, apa saja yang dibutuhkan sekolah itu disampaikan,” kata Arwais.

“Sikap saya itu sesuai dengan penilaian dinas pendidikan, karena yang menilai saya itu bukan guru tapi pemerintah,” ujarnya.

Terkait tudingan pemangkasan gaji honorer, Arwais menjelaskan hal itu untuk mengganti uang konsumsi yang telah dihilangkan sebelumnya.

“Sebelumnya memang ada uang makan, tapi karena sekarang sudah tidak ada, makanya saya inisiatif potong setiap honorer Rp50 ribu,” tandas Arwais. (fan)

Exit mobile version