Penyiapan perluasan kebijakan ini harus dilakukan secara pruden karena berisiko terhadap naiknya anggaran negara.

Kebijakan fiskal yang terakhir adalah pemerintah perlu mengakselerasi belanja negara yang menyumbang dampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi SDM masyarakat kelas menengah agar dapat bekerja di berbagai sektor formal.

Selama ini, banyak masyarakat kelas menengah yang justru banyak bekerja di sektor informal sebagai konsekuensi dari mengguritanya gig economy.

Berbeda dengan sektor informal yang tidak mempunyai penghasilan yang pasti dan konsisten, sektor formal pada sektor riil lebih menjanjikan kestabilan pendapatan yang sekaligus kenaikan pendapatan yang konsisten.

Dengan melakukan shifting lapangan kerja dari sektor informal ke sektor formal, masyarakat kelas menengah akan mengoptimalisasi kontribusi dalam aktivitas perekonomian secara ajeg.

Belanja negara berupa belanja pemerintah pusat dan dana transfer ke daerah perlu dioptimalkan untuk menggenjot sektor infrastruktur yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Kunci dari akselerasi belanja tersebut adalah melalui harmonisasi pengelolaan belanja negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan evaluasi pengelolaan belanja.

Tidak hanya melalui akselerasi belanja, penciptaan lapangan kerja juga dapat dilakukan melalui investasi pada sektor riil. Sebagai regulator dalam perekonomian, pemerintah perlu berfokus dan menarik lebih banyak lagi berbagai investasi di sektor riil yang mampu merekrut tenaga kerja dalam jumlah banyak.

Penciptaan lapangan kerja melalui akselerasi belanja negara dan investasi sektor riil perlu diimbangi dengan peningkatan kompetensi SDM masyarakat kelas menengah, sehingga mereka memiliki competitive advantage untuk bekerja di sektor formal.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi SDM kelas menengah dapat dimulai dengan melakukan refocusing pemberian beasiswa.

Baca Halaman Selanjutnya..