Satu gejala yang menonjol adalah para pemilih sulit berkomitmen pada satu paslon, karena para paslon dipandang sebagai “pedagang” musiman yang datang dan siap menjajakan diri beserta uangnya. Hasilnya, pilkada hanya melahirkan para pemimpin pragmatis dan licik.

Pilkada yang seharusnya menjadi ruang pemenuhan hak politik warga negara terlanjur dipandang negatif. Sehingga, politik yang pada dirinya sendiri bertujuan baik pun telah dilekatkan oleh beragam stigma, seperti ruang abu-abu, baku injak, baku tipu, jahat, kotor, penuh intrik, dan lain sebagainya. Sulit membayangkan tatkala warga terlampau percaya bahwa pilkada atau pemilu langsung sebagai arena mengumbar janji manis kesejahteraan dari elite politik.

Political distrust juga dipicu oleh lemahnya fungsi-fungsi parpol dalam membangun sistem kaderisasi yang kredibel, rekrutmen yang amburadul, serta pendidikan dan komunikasi politik yang tidak berdampak pada kesadaran politik warga.

Pilkada sebagai Pilar Demokrasi Lokal
Pilkada sesungguhnya merupakan pilar demokrasi lokal yang pada dirinya sendiri bertujuan untuk menciptakan kebaikan bersama (bonum commune). Pada prinsipnya, pilkada memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memilih pemimpin yang dianggap paling cocok dan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan daerah. Suatu instrumen konstitusional yang sejatinya memberikan wewenang politik kepada daerah-daerah se-Indonesia untuk menentukan pemimpinnya sendiri.

Dengan demikian, baik atau tidaknya para pemimpin, ada atau tidaknya perbaikan kondisi daerah sepanjang kepemimpinan, dan cocok atau tidaknya para pemimpin yang lahir dalam waktu lima tahun kedepannya ditentukan secara langsung melalui pilkada. Maka, setiap warga selaku pemegang hak politik seharusnya menyadari bahwa satu suaranya adalah tiket emas yang sangat menentukan maju atau tidaknya daerahnya.

Berangkat dari semangat luhur politik dan demokrasi lokal itulah, maka dua hal berikut ini sekurang-kurangnya dapat dijadikan sebagai sikap politik warga dalam menyambut pilkada yang akan datang.

Pertama, pilkada adalah ajang atau kesempatan untuk memberikan penghargaan (reward) dan hukuman atau sanksi (punishment) kepada para pasangan calon (paslon). Penghargaan itu diberikan dalam bentuk dukungan suara dan kepercayaan untuk memimpin, sedangkan sanksi atau hukuman diberikan dengan cara tidak memilih paslon yang dianggap tidak layak lagi untuk memimpin. Setiap warga yang menggunakan hak politiknya sekaligus menerapkan kedua-duanya.

Baca Halaman Selanjutnya..