Hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Kecamatan Pulau Moti dalam menjalankan kepanjangan tangan wilayah kerja Pemerintah Kota Ternate suda berjalan cukup lama jika terhitung sejak tangal ditetapkan.

Sebagai bagian wilayah dari Kabupaten/Kota yang di pimpin oleh Camat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018.

Selama 23 tahun berjalananya roda Pemerintah Kecamatan di Pulau Moti bagi saya penting membongkar tentang deretan masalah yang terjadi sebelum-sebelumnnya, di tengah-tengah masyarakat Moti belum semaksimal mungkin menikmati hasil pembangunan secara adil, terindikasi bahwa hari jadi kecamatan pulau moti tidak pernah menyentuh sama sekali tentang semua ini.

Dalam momen Hari Jadi Kecamatan Pulau Moti yang sangat meriah ini, saya perlu membuat sebuah tulisan untuk menguraikan beberapa data-data riset maupun isu yang muncul dalam narasi Pembangunan, dan melekatkan dengan masalah kemiskinan atas konsentrasi penguasaan tanah yang tidak optimal oleh Pemerintah Kecamatan Pulau Moti.

Sampai pada pelaksanaan sejumlah proyek dengan dalih pembangunan ekonomi Pemerintah Kota Ternate yang dari dulu sampai sekarang masih timpang.

Pulau Moti merupakan satu dari ketiga pulau terluar yang masih berstatuskan sebagai pulau yang tertingal, terbelakang yang berada di Kota Ternate, berbeda dengan wilayah kecamatan lain dengan Pembangunan yang lebih terealisasikan.

Perhatian Pemerintah Kota Ternate terhadap pulau ini sangat kecil sehinga pertumbuhannya cukup lambat, sementara masyarakat moti terus di ikut sertakan dalam iming-iming kemajuan yang menjanjikan.

Narasi kemajuan pembangunan dari pemerintah yang terus diprogramkan lewat program-program aksi dari berbagai kelompok politik dan kepentingan; elit politik, partai politik.

Baca Halaman Selanjutnya..