Adapun dalam hal menakar nahkoda baru Maluku Utara, melihat Politik kekuasaan yang ditunjukkan oleh partai-partai peserta pemilu mungkin tidak sekeras yang digambarkan oleh Machiavelli dan Hobbes.

Namun, ada indikasi yang kuat bahwa orientasi politik kekuasaan jauh lebih dominan dibandingkan dengan politik gagasan. Menggunakan istilah dari demokrasi, politik kekuasaan berfokus pada cara kekuasaan direbut dan dikelola, sementara politik gagasan membahas bagaimana kekuasaan diawasi dan untuk kepentingan siapa kekuasaan tersebut dikelola.

Partai-partai besar sibuk membangun koalisi untuk memenangi pertarungan. Lembaga-lembaga survei juga ikut berkontribusi dengan suguhan elektabilitas dari setiap kandidat, baik calon gubernur (cagub) maupun calon wakil gubernur (cawagub). Yang absen dari seluruh hiruk pikuk di atas adalah politik gagasan.

Hingga sosok-sosok calon gubernur makin jelas, kompetisi menuju puncak gosale masih berkutat di seputar “bagaimana memenangi pertarungan”; hampir tidak ada gagasan-gagasan besar mengenai Maluku Utara lima tahun ke depan, baik dari partai politik maupun dari para kandidat. Yang ada adalah koalisi yang pasti diprediksi tak abadi, tergantung arah angin kepentingan.

Partai-partai besar sepertinya sadar betul bahwa kemenangan dalam kompetisi elektoral ditentukan oleh kemampuan dalam mengenali karakter pemilih. Absennya edukasi publik mengenai hak-hak politik warga negara membuat pemilih masih berkutat pada dua karakter utama, yakni pemilih emosional dan pemilih transaksional.

Pemilih emosional membuat keputusan berdasarkan kedekatan pribadi, hubungan kekerabatan, serta kesamaan ideologis dan latar belakang seperti agama, budaya, dan kedaerahan. Inilah yang menyebabkan politik identitas tetap terjaga dan terus diproduksi.

Sementara itu, pemilih transaksional lebih fokus pada kebutuhan pragmatis dan kepentingan jangka pendek, sehingga politik uang (Money Politic) menjadi hal yang umum diterima.

Baca Halaman Selanjutnya..