Kondisi demikian memunculkan gap antara “Si Kaya dan Si Miskin” yang semakin hari semakin bertambah lebar. Para kapitalis kroni di Indonesia sangat mudah menunggangi kekuasaan politik untuk memajukan kepentingan-kepentingan bisnisnya melalui proses pengurusan perizinan yang tidak terbuka.

Bisa dilihat dari jenis bisnis apapun. Mereka pelakunya, tentu sudah lumrah untuk memberikan kattabelletje kepada oknum pemegang kebijakan supaya usaha yang dijalankannya dapat berjalan dengan lancar meskipun melanggar aturan.

Bahkan mirisnya, praktik itu juga menyasar ke ranah hukum, pendidikan, hingga kesehatan yang dirasakan sangat ramah kepada orang kaya dan begitu celomes kepada orang miskin.

Tidak heran bila praktik hanky panky yang masif terjadi berdampak pada buruknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia. Menurut laporan  Transparency International Indonesia (TII) dari kurun waktu 2013-2023, IPK yang didapat oleh Indonesia setara dengan negara-negara seperti Ekuador, Malawi, Filipina, Sri Lanka, dan Turki.

Sebagai informasi, IPK menggunakan skala 0-100. Skor 0 menandakan bahwa suatu negara sangat korup. Sebaliknya, skor 100 dalam IPK menunjukkan negara itu bersih dari korupsi.

Di 2023 lalu, Indonesia tercatat memperoleh skor 34. Sangat jauh bila dibanding negara-negara seperti Denmark yang memperoleh skor 90, Selandia Baru yang memperoleh skor 85, dan Singapura yang memperoleh skor 83.

Baca Halaman Selanjutnya..