Tugas Pemimpin Baru
Apa pun alasannya, penguasaan kekayaan alam Indonesia oleh pihak asing harus segera dihentikan. Penjajahan gaya baru ini harus diperangi.

Segala bentuk undang-undang hasil amendemen dan kontrak-kontrak karya dengan pihak asing yang merugikan Indonesia dan menguntungkan pihak asing harus ditinjau lagi.

Demokrasi ekonomi yang diamanatkan UUD 1945 sebelum amandemen harus dikembangkan. Itulah tugas pemimpin baru untuk memerdekakan bangsa ini dari penjajahan gaya baru ini.

Hingga kini belum ada pemimpin bangsa yang memiliki kemauan politik yang benar-benar mengarusutamakan rakyat sehingga kesejahteraan rakyat pun masih membawa mimpi besar yang belum terwujud. Yang terlihat para pemimpin kian makmur, sedangkan rakyat kian nestapa.

Dengan demikian bagi rakyat kecil, meski bangsa ini sudah merdeka dari kolonialisme dengan telah memproklamasikan kemerdekaannya 78 tahun lalu, sekarang kita kembali merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, tapibelum benar-benar merasakan kemerdekaan yang esensial.

Setiap kali pemimpin baru dilahirkan melalui pilpres, harapan kesejahteraan yang esensial serta-merta membuncah di hadapan rakyat, tetapi harapan itu kembali terkubur dan terus terkubur.

Untunglah harapan tentang kemerdekaan yang esensial itu masih tersisa dalam genggaman rakyat dan kembali digantungkan ke pundak pemimpin terpilih.

Kalau pemimpin baru ini pun kembali membawa kemandirian yang esensial bagi rakyat kecil, dengan terus membiarkan bercokolnya penjajahan gaya baru oleh para kapitalis neoliberal itu, rakyat akan kembali mencibir dan meninggalkannya, sambil menunggu tiba saatnya untuk menghadirkan lagi pemimpin baru dambaan rakyat.(*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Rabu, 21 Agustus 2024