Sehingga tidak heran dan tanpa justifikasi, fakta menunjukan akhir-akhir ini kasus dugaan Korupsi serta track record buruk dari bakal calon hingga Isu politik identitas sering bermunculan dalam media sosial sebagai propaganda menyerang antar sesama kontestan Pilkada.

Dari banyaknya intrik politik, bakal calon harusnya  telah membranding diri dengan politik santun dan menawarkan gagasan sebagai upaya menjaga iklim demokrasi yang sehat.

Bakal calon harus memiliki visi besar dalam strategi pembangunan baik di provinsi maupun kabupaten/Kota yang di tawarkan pada masyarakat sebagai strategi mendapatkan dukungan rakyat.

Akronim yang sering dipakai harusnya memberikan informasi secara universal  gagasan besarnya, bukan sekedar akronim penggabungan nama calon kepala daerah dan wakilnya yang kurang berkualitas itu.

Visi dan gagasan besar harus mampu di sosialisasikan melalui semua aktvitas politiknya.

Isu strategis 
Dalam tulisan saya sebelumnya, mengutip James Freeman seorang teolog dan penulis amerika, menyampaikan bahwa “Seorang politisi selalu berpikir tentang pemilu yang akan datang, sedangkan seorang negarawan berpikir tentang generasi yang akan datang”.

Sebagai daerah kepulauan yang dihuni 1.37 Juta jiwa (Databoks 2024) namun memiliki cadangan nikel terbesar kedua di indonesia tentu menjadi daerah strategis yang dijadikan lahan bisnis para elite.

Sumber daya yang melimpah harusnya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi serta pembangunan dan kesejahteran masyarakat yang seimbang. Namun isu kerusakan lingkungan menjadi hal yang tak terhindarkan.

Baca Halaman Selanjutnya..