Oleh : Chrisvanus Th Lahu
(Ketua GMKI Kota Ternate)

Pekan lalu saya bersama tim melakukan survei dari salah satu lembaga survei untuk mengukur elektabilitas calon kepala daerah menjelang pemilihan pada bulan november nanti.

Ada hal-hal unik yang dijumpai ketika berdialog dengan masyarakat. Mulai dari sosok bakal calon yang kurang familiar di telinga mereka sampai banyaknya keluhan yang disampaikan terkait pembangunan.

Ada yang mengeluh tentang infrastruktur yang terbatas, kualitas pendidikan dan kesehatan, ada pula yang mengeluh tentang sulitnya kepala daerah yang blusukan sampai di desa-desa untuk menyapa masyarakat (kecuali dalam momentum kampanye).

“Tong jarang lia dong sampe di desa ini setelah dorang jadi. Padahal kalu masih kampanye, dong sering kamari”  Ujar seorang Ibu paruh baya ketika di tanya. Bukan tak beralasan mereka menyampaikan ini, karena faktanya demikian.

Lantas fakta ini sangat disayangkan dan membentuk asumsi saya, bahwa masyarakat Maluku Utara sangat minim perhatian dari Pemerintah Daerah  disebabkan oleh bobroknya kinerja pemimpin kita saat ini.

Sebut saja, kasus mantan Gubernur yang hingga saat ini dalam tahapan persidangan dengan berbagai varian kasus mulai  dari kasus korupsi, jual beli jabatan, gratifikasi hingga yang terbaru adalah memberikan uang dengan jumlah fantastis  terhadap beberapa wanita.

Tentu hal ini adalah tindakan “abuse of power”  atau penyelahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk memberikan keuntungan terhadap diri sendiri dan sangat menciderai etika dan moralitas seorang pejabat publik, apalagi dalam kondisi daerah yang sedang  tidak baik-baik saja.

Realitas ini diperparah dengan keterlibatan hampir seluruh stakeholder birokrasi dan pemangku kepentingan lainnya yang turut melanggengkan kebobrokan ini demi mengamankan posisi-posisi strategis tertentu.

Baca Halaman Selanjutnya..