“Saya juga perlu informasikan ke KPK agar telusuri realisasi dana covid-19 Pulau Morotai dengan nilai yang sangat fantastis. Begitu juga dengan dana PEN dan dana BUMDes yang pernah dipersoalkan. Sebab berdasarkan dua dokumen laporan realisasi penggunaan anggaran itu tidak diberikan ke DPRD selaku lembaga pengawas tanpa alasan yang jelas. Ini menunjukkan sikap yang tidak transparans dan patut diduga ada hal yang sengaja disembunyikan,” tegasnya.

Dengan begitu, Ketua DPD Gerindra Pulau Morotai ini meminta KPK menunjukkan sikap independen dalam melakukan kerja-kerja pengawasan maupun penindakan tanpa ada intervensi.

“Ini semua demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Saya berharap KPK bisa menjalankan tugas dengan baik tanpa dipengaruhi faktor-faktor eksternal. Sebab ini menyangkut masa depan masyarakat dan daerah di Pulau Morotai,”tandasnya.(cr-05/aji)